Prabowo Perintahkan Bahlil Cabut IUP Tak Jelas di Hutan Lindung: Tak Ada Kasihan
Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan perintah tegas kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi di kawasan hutan lindung. Dalam arahan yang disampaikan secara langsung, Prabowo menekankan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap izin-izin yang dianggap tidak jelas atau bermasalah.
Evaluasi Segera dan Pencabutan Izin Bermasalah
"Saya telah memerintahkan Menteri ESDM untuk segera mengevaluasi ratusan tambang tidak jelas atau IUP-IUP tidak jelas yang berada di hutan lindung dan kawasan hutan lainnya," tegas Prabowo saat memberikan pengarahan dalam rapat kerja pemerintahan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/4/2026).
Presiden menegaskan bahwa jika ditemukan IUP yang tidak memenuhi kejelasan dan legalitas, maka izin tersebut harus segera dicabut tanpa kompromi. "Kalau tidak jelas, cabut semua itu IUP ya, cabut semua itu," perintahnya dengan nada tegas.
Kepentingan Nasional dan Rakyat Jadi Prioritas Utama
Prabowo menjelaskan bahwa langkah pencabutan IUP ini dilakukan semata-mata untuk melindungi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dia menyatakan bahwa pemerintah tidak lagi memiliki waktu untuk bersikap lunak terhadap pihak-pihak yang merugikan negara dan masyarakat.
"Kita sudah tidak ada waktu untuk terlalu kasihan. Tidak ada kasihan sekarang ya. Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat," ujar Presiden dengan penuh keyakinan. Dia menambahkan bahwa kepentingan kelompok atau hubungan personal tidak boleh mengganggu proses evaluasi ini.
Batas Waktu Ketat: Satu Minggu untuk Pelaporan
Dalam rapat tersebut, Prabowo juga memberikan batas waktu yang sangat ketat kepada Menteri Bahlil untuk menyelesaikan evaluasi dan melaporkan hasilnya. Saat Bahlil mengusulkan waktu dua minggu untuk pelaporan, Presiden langsung menolak dan mempersingkat menjadi hanya satu minggu.
"Dua minggu? Enak saja dua minggu. Satu minggu," tegas Prabowo yang langsung direspons Bahlil dengan jawaban "Siap". Presiden menjelaskan bahwa pencabutan IUP yang bermasalah ini akan diikuti dengan penguatan institusi dan lembaga pemerintah yang terkait.
"Kita cabut semua IUP, prinsip-prinsip yang tidak beres kita cabut harus di tangan negara dan kita bisa nanti memperkuat institusi-institusi kita, lembaga-lembaga kita," jelas Prabowo menutup arahan penting ini.
