Presiden Prabowo Perintahkan Satgas EBTKE Percepat Transisi Energi Fosil ke Surya
Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan instruksi tegas kepada jajarannya, khususnya yang tergabung dalam Satuan Tugas Energi Baru, Terbarukan, dan Konversi Energi (Satgas EBTKE), untuk mempercepat peralihan dari penggunaan energi fosil menuju energi baru terbarukan. Fokus utama dalam transisi ini adalah pengembangan tenaga surya, sebagai respons terhadap ancaman krisis minyak global yang membayangi kawasan Asia Barat atau Timur Tengah.
Latar Belakang Instruksi Presiden
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, yang memimpin Satgas EBTKE, menyampaikan bahwa arahan percepatan transisi energi tersebut diberikan oleh Presiden Prabowo dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik yang tidak menentu. Dalam rapat bersama Presiden, dibahas pentingnya menyiapkan alternatif energi ketika Selat Hormuz, jalur vital pengiriman minyak, mengalami gangguan. "Itu salah satu yang juga kita bicarakan bahwa harus ada alternatif-alternatif apa yang akan dipakai ketika Selat Hormuz kondisinya masih seperti ini," ujar Bahlil, seperti dilaporkan Antara pada Jumat, 13 Maret 2026.
Rencana Kerja dan Target Satgas EBTKE
Satgas EBTKE telah mengadakan rapat perdana yang diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk delapan menteri, jajaran pimpinan Kementerian ESDM, dan para petinggi PT PLN. Menurut Bahlil, satgas memiliki kemampuan untuk segera menerapkan rencana kerjanya, yang mencakup penghentian penggunaan bahan bakar fosil di beberapa pembangkit listrik, seperti pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang masih mengandalkan solar. Targetnya adalah agar tim dapat langsung bekerja saat Hari Raya Idulfitri, yang akan datang minggu depan, dengan memastikan infrastruktur pengganti dari energi baru dan terbarukan sudah siap sebelum menghentikan operasional pembangkit fosil.
Strategi Paralel dalam Transisi Energi
Bahlil menekankan bahwa pemerintah tidak akan serta-merta menghentikan pembangkit fosil tanpa persiapan yang matang. "Bangun dulu dong, kalau di-setop belum dibangun kan penggantinya tidak ada. Jadi, paralel, begitu dibangun, begitu sudah langsung COD, PLTD-nya dimatikan," jelasnya. Tanggal operasi komersial atau COD (Commercial Operation Date) menjadi tahap kritis yang menandai selesainya pengujian teknis dan dimulainya operasional pembangkit listrik untuk menyalurkan energi ke jaringan PLN. Pendekatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi energi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Dengan instruksi ini, pemerintah berupaya memperkuat ketahanan energi nasional melalui percepatan transisi yang terencana, sambil tetap mempertimbangkan stabilitas pasokan listrik bagi masyarakat. Langkah ini juga sejalan dengan upaya global dalam mengurangi emisi karbon dan mendorong ekonomi hijau di Indonesia.
