Pembangunan PLTSa Dipercepat untuk Atasi Darurat Sampah di Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) akan dipercepat sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan sampah yang melanda ibu kota. Proyek skala besar ini dipacu agar Jakarta tidak lagi mengalami penumpukan sampah seperti yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir.
Penyebab Lonjakan Sampah dan Upaya Penanganan
Pramono menjelaskan bahwa lonjakan sampah di sejumlah lokasi, termasuk Tanjung Priok dan Pasar Induk Kramat Jati, dipicu oleh longsornya zona 4A di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Kejadian ini menyebabkan truk sampah tidak bisa masuk selama 10 hingga 12 hari. "Ini dampak dari zona 4A yang longsor. Selama itu tidak bisa diangkut. Tapi dalam 3-4 hari ini sudah mulai diangkut lagi, termasuk tadi malam sampai tengah malam," ujar Pramono di Balai Kota, Kamis (2/4/2026).
Ia memastikan kondisi penumpukan sampah akan segera normal karena Bantargebang sudah kembali beroperasi. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup telah menambah 20 truk untuk mempercepat proses pengangkutan, menunjukkan respons cepat dari pemerintah provinsi.
Solusi Jangka Panjang dengan PLTSa
Menanggapi kritik dari DPRD DKI mengenai darurat sampah, Pramono menyatakan bahwa solusi jangka panjang sedang berjalan. Ia mengungkapkan telah menandatangani surat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Koordinator Perekonomian, dan Menteri Lingkungan Hidup terkait rencana pembangunan PLTSa di dua lokasi, yaitu Bantargebang dan Tunjungan.
Kapasitas PLTSa ini diperkirakan antara 3.000 sampai 4.000 ton per hari. Proyek PLTSa Sunter yang sebelumnya tertunda juga sudah dapat dilanjutkan kembali. Pramono menambahkan ada satu rencana tambahan PLTSa yang sedang disiapkan. Jika seluruh PLTSa beroperasi, Jakarta akan memiliki kapasitas pengolahan hingga 10.000 ton per hari, melebihi sampah harian Jakarta yang berkisar 7.500 ton. "Kalau semua ini berjalan sesuai rencana, persoalan sampah di Jakarta secara otomatis akan tertangani," tegasnya.
Operasional Fasilitas Pengolahan Sampah
Terkait fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Pramono menegaskan bahwa operasionalnya sudah berjalan meski belum diresmikan secara formal. Pengelolaan sampah di RDF Rorotan mencapai 700 ton per hari. "Saya ini bukan yang terlalu suka meresmikan. Yang penting jalan. Sekarang commissioning, rata-rata 700 ton per hari," imbuhnya.
Kritik dan Saran dari DPRD DKI
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyoroti jebolnya tembok pembatas di Pasar Kramat Jati akibat gunungan sampah, serta jalanan Slipi yang dipenuhi sampah. Wibi meminta Pemerintah Provinsi DKI segera mengambil langkah darurat. Ia menekankan bahwa sistem pengelolaan sampah masih belum siap menghadapi pembatasan akses di hilir seperti di Bantargebang.
Wibi mengusulkan langkah darurat seperti:
- Mengoptimalkan pengangkutan dan redistribusi sampah ke titik lain.
- Mengaktifkan fasilitas pengolahan sampah sementara, seperti Tempat Pengolahan Sampah - Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) dan RDF di Rorotan, Jakarta Utara.
Dengan upaya percepatan PLTSa dan penanganan darurat, diharapkan krisis sampah di Jakarta dapat segera teratasi, mendukung lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan bagi warga ibu kota.
