Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima sebanyak 37.054 usulan program dalam Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang untuk tahun 2027. Total nilai dari ribuan usulan tersebut mencapai Rp37,8 triliun.
Dominasi Infrastruktur Desa
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengungkapkan bahwa mayoritas usulan berasal dari kebutuhan dasar di tingkat desa hingga kabupaten/kota. Sektor infrastruktur menjadi yang paling dominan. "Usulan terbanyak berasal dari bantuan keuangan pemerintah desa untuk infrastruktur, mencapai lebih dari 23 ribu usulan," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Selasa, 28 April 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum Musrenbang yang digelar di Gedung Gradika Bhakti Praja, Semarang. Selain infrastruktur desa, permintaan pembiayaan juga mencakup hibah, sarana dan prasarana kabupaten/kota, serta sektor pendidikan.
Nilai Usulan Terbesar
Dari sisi anggaran, usulan terbesar tetap berada pada infrastruktur desa dengan nilai mencapai Rp13,1 triliun. Posisi kedua ditempati oleh sarana dan prasarana kabupaten/kota sebesar Rp12,5 triliun. Sumarno menekankan bahwa dengan mempertimbangkan potensi anggaran Pemprov Jateng yang terbatas, seluruh usulan harus dikelola dan ditentukan skala prioritasnya sesuai dengan kepentingan daerah.
Banyaknya usulan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah provinsi untuk menyelaraskan kebutuhan lokal dengan agenda pembangunan jangka menengah.
Ruang Koreksi dan Partisipasi Publik
Sumarno menambahkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 masih bersifat dinamis. Pemerintah membuka ruang koreksi dan penyempurnaan melalui partisipasi publik dan pemangku kepentingan. "Rancangan ini belum final. Masukan dari berbagai pihak tetap kami butuhkan agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," kata Sumarno.
Fokus pada Pariwisata dan Ekonomi Syariah
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan bahwa forum Musrenbang harus menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar agenda rutin perencanaan. "Semoga Musrenbang Provinsi Jawa Tengah ini benar-benar berdampak kepada masyarakat. Forum ini sangat strategis untuk menyelaraskan aspirasi, baik yang disampaikan melalui DPRD maupun langsung dari masyarakat, termasuk para kepala desa yang mengikuti secara daring," ujarnya.
Ia menekankan bahwa seluruh masukan dari berbagai sektor akan menjadi pijakan dalam menentukan arah pembangunan 2027. Meskipun demikian, pemerintah provinsi telah menetapkan fokus utama, yakni penguatan sektor pariwisata dan ekonomi syariah. Menurutnya, pendekatan pariwisata ke depan tidak lagi sempit pada destinasi wisata, tetapi diperluas sebagai bagian dari ekosistem industri. "Pariwisata itu adalah industri. Ke depan, kawasan industri juga bisa menjadi bagian dari pengembangan pariwisata untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah," kata Taj Yasin.
Pelibatan Kelompok Strategis
Musrenbang ini turut melibatkan berbagai kelompok strategis, mulai dari kepala daerah di 35 kabupaten/kota hingga forum anak dan disabilitas. Hal ini dilakukan guna memastikan perencanaan pembangunan 2027 berjalan inklusif dan menjawab kebutuhan riil masyarakat. "Ini bisa terwujud jika kita berkolaborasi, khususnya dengan 35 kabupaten/kota. Karena itu, kami berharap seluruh usulan yang masuk bisa diselaraskan dengan program prioritas provinsi, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi syariah," tegasnya.
