Indonesia Siap Masuki Fase Baru Pasar Karbon
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa Indonesia telah siap memasuki fase baru implementasi pasar karbon yang kredibel, transparan, dan berdampak besar. Hal ini disampaikan dalam pertemuan 'The Coalition Senior Representatives Meeting' yang berlangsung di sela London Climate Action Week di London, Inggris, pada Kamis, 25 Juni 2026. Menurut Raja Juli, Indonesia tidak lagi hanya merancang kebijakan, tetapi telah melangkah jauh ke tahap implementasi praktis di lapangan.
"Indonesia tidak lagi sekadar merancang kebijakan, melainkan telah melangkah jauh ke tahap implementasi praktis yang nyata di lapangan," ujar Raja Juli dalam keterangan yang diterima di Jakarta, melansir Antara.
Regulasi Baru sebagai Fondasi Hukum
Kepemimpinan Indonesia di sektor kehutanan dibuktikan melalui penerbitan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 dan Nomor 7 Tahun 2026, yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Nomor 110 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi fondasi hukum yang kuat untuk menjamin tata kelola, integritas lingkungan, serta kepastian regulasi bagi para investor berkelanjutan.
"Regulasi tersebut menjadi fondasi hukum yang kuat untuk menjamin tata kelola, integritas lingkungan, serta kepastian regulasi bagi para investor berkelanjutan," jelas Raja Juli.
Penyerahan Kredit Karbon Masif pada Juli 2026
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjadwalkan upacara penyerahan Persetujuan Menteri sekaligus penerbitan kredit karbon sektor kehutanan dengan volume masif, mencapai lebih dari 30 juta ton CO2e pada 6 Juli 2026. Langkah ini menandai komitmen nyata Indonesia dalam mengurangi emisi karbon melalui sektor kehutanan.
Selanjutnya, pada 9 Juli 2026, akan diluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai infrastruktur utama pasar karbon nasional. SRUK diharapkan dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan pasar, serta memberikan kapasitas yang lebih besar bagi para pengembang proyek dan investor global.
"Hadirnya SRUK akan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan pasar, sekaligus memberikan kapasitas yang lebih besar bagi para pengembang proyek dan juga investor global," papar Raja Juli.
Proyek Karbon Terdaftar dan Solusi Berbasis Alam
Bersamaan dengan peluncuran SRUK, beberapa proyek karbon kehutanan Indonesia juga akan terdaftar secara resmi dan memenuhi kualifikasi internasional. Hal ini mempertegas kesiapan Indonesia dalam mengelola potensi besar solusi berbasis alam, mulai dari hutan tropis, lahan gambut, hingga mangrove, serta penjajakan teknologi masa depan seperti biochar dan CCUS (Carbon Capture, Utilization, and Storage).
"Hal ini mempertegas kesiapan Indonesia mengelola potensi besar solusi berbasis alam mulai dari hutan tropis, lahan gambut, hingga mangrove, serta penjajakan teknologi masa depan seperti biochar dan CCUS," terang dia.
Ajakan Aksi Kolektif Global
Raja Juli juga mengajak dunia internasional untuk melakukan tiga aksi kolektif bersama. Pertama, mengirimkan sinyal kuat ke pasar mengenai peran krusial kredit karbon berintegritas tinggi. Kedua, mendorong korporasi dan lembaga keuangan global untuk mengintegrasikan kredit karbon berkualitas ke dalam strategi transisi iklim mereka. Ketiga, memperkuat kerja sama internasional di bawah Article 6 Perjanjian Paris.
"Melalui kolaborasi yang setara dan saling menghormati prioritas nasional, Indonesia menyatakan kesiapan penuh untuk bersinergi dengan seluruh mitra global demi mewujudkan ekosistem pasar karbon dunia yang lebih besar, kuat, dan terpercaya," jelas Raja Juli.
