Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memperkuat strategi pertumbuhan ekonomi melalui perencanaan berbasis data, optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta pengendalian inflasi secara konsisten. Arahan tersebut disampaikan dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 di Medan, Rabu (22/4/2026).
Perencanaan Berbasis Data dan Optimalisasi APBD
Menurut Mendagri, capaian ekonomi Sumatera Utara saat ini tergolong baik, namun masih di bawah rata-rata nasional sehingga perlu ditingkatkan. Ia menilai pertumbuhan ekonomi yang rendah hanya memberikan dampak terbatas terhadap kesejahteraan masyarakat. “Pertumbuhan ekonomi ini angka yang sangat penting dan harus dikuasai oleh seluruh kepala daerah. Karena komponennya banyak, tanya BPS, Badan Pusat Statistik kabupaten/kota,” ujarnya.
Mendagri menekankan pentingnya perencanaan berbasis data untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia meminta pemerintah daerah memanfaatkan data secara detail guna mengidentifikasi permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan antarwilayah. Dengan pendekatan tersebut, program pembangunan dapat dirancang lebih tepat sasaran, termasuk dalam mendorong investasi dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Selain itu, pengelolaan APBD menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Mendagri menjelaskan bahwa belanja pemerintah memiliki peran strategis sebagai stimulus ekonomi. Realisasi anggaran harus optimal agar uang beredar di masyarakat dan menggerakkan sektor swasta. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.
Pemda didorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi tanpa membebani masyarakat. Menurutnya, daerah yang kuat secara fiskal mampu mengandalkan PAD, bukan hanya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Ia mendorong Pemda menciptakan iklim investasi yang kondusif dan ramah bagi pelaku usaha. “Kalau swastanya enggak hidup jangan pernah berpikir negara itu, daerah itu akan melompat maju, enggak akan mungkin, kenapa? Karena belanja pemerintah enggak sanggup untuk membuat lompatan-lompatan ini,” tegasnya.
Kendalikan Inflasi untuk Jaga Stabilitas Ekonomi
Mendagri menyoroti pentingnya pengendalian inflasi sebagai bagian dari stabilitas ekonomi. Ia menyebut inflasi sangat berpengaruh terhadap biaya hidup masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Kenaikan harga kebutuhan pokok dapat memicu keresahan sosial jika tidak dikendalikan. Pemda diminta aktif memantau harga dan memastikan ketersediaan barang di pasar. “Kalau kita bicara biaya hidup penting, apa jawabannya? Jaga stabilitas harga yaitu jaga indikator inflasi,” jelasnya.
Dengan optimalisasi APBD, perencanaan berbasis data, dan pengendalian inflasi, diharapkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dapat meningkat dan kesejahteraan masyarakat lebih terjamin.
