Pemerintah Irak telah menandatangani kesepakatan dengan perusahaan raksasa penyedia jasa perminyakan asal Amerika Serikat, Halliburton, untuk mengelola dua ladang minyak di wilayah selatan Irak. Kontrak ini diteken saat Baghdad berupaya meningkatkan produksi minyak nasional pasca konflik Timur Tengah yang berkepanjangan.
Detail Kesepakatan dengan Halliburton
Kementerian Perminyakan Irak, seperti dilansir AFP pada Senin (6/7/2026), mengumumkan bahwa Perusahaan Minyak Basra (Basra Oil Company) selaku perusahaan minyak milik negara telah meneken kontrak pengelolaan bersama dengan Halliburton pada Minggu (5/7) waktu setempat. "Perusahaan Minyak Basra telah menandatangani kontrak pengelolaan bersama dengan perusahaan Amerika, Halliburton, untuk ladang minyak Bin Omar dan Sinbad (di Provinsi Basra)," demikian pernyataan kantor media Kementerian Perminyakan Irak.
Target Produksi Minyak dan Gas
Menteri Perminyakan Irak, Bassem Khodeir, menyatakan bahwa kesepakatan ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk "meningkatkan kapasitas produksi minyak dan gas." Ia menambahkan bahwa Irak menargetkan peningkatan produksi di ladang minyak Bin Omar sebesar 150.000 barel per hari dalam kurun waktu lima tahun, serta peningkatan produksi gas terkait sebesar 300 juta kaki kubik. Sementara itu, produksi di ladang minyak Sinbad diperkirakan akan meningkat sebesar 80.000 hingga 100.000 barel per hari.
Dampak Konflik dan Hubungan dengan OPEC
Pemerintahan baru Baghdad yang dipimpin Perdana Menteri Ali al-Zaidi telah mendesak kartel minyak OPEC untuk meningkatkan kuota produksi minyak Irak, dengan mempertimbangkan kerusakan industri negara tersebut akibat konflik masa lalu dan perang Timur Tengah baru-baru ini. Sebagai anggota pendiri OPEC, Irak sangat terdampak oleh konflik AS-Iran karena negara ini sangat bergantung pada ekspor minyak yang menyumbang sekitar 90 persen dari pendapatan anggarannya.
Latar Belakang Politik dan Ekonomi
Kontrak terbaru dengan Halliburton ditandatangani menjelang kunjungan Perdana Menteri Zaidi ke Washington DC yang dijadwalkan pada akhir bulan ini. Zaidi yang baru menjabat dengan restu AS berharap dapat menarik lebih banyak investasi Amerika ke Irak yang sangat membutuhkan pemulihan ekonomi. Penghentian ekspor minyak selama perang Timur Tengah telah berdampak pada hilangnya pendapatan signifikan bagi Irak.
