Eropa Bersiap Hadapi Guncangan Pasokan Energi Imbas Konflik Iran
Komisaris Energi Uni Eropa, Dan Jørgensen, mengungkapkan bahwa blok tersebut tengah menyusun rencana antisipasi menghadapi potensi krisis energi yang dipicu oleh perang Iran. Rencana tersebut mencakup pembatasan tarif jaringan listrik dan pajak listrik, meniru langkah-langkah darurat yang pernah diterapkan saat invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 silam.
Gangguan Pasukan Diprediksi Berlanjut Meski Perdamaian Tercapai
Jørgensen menekankan bahwa gangguan pada pasokan energi diperkirakan akan terus berlangsung dalam waktu yang cukup panjang. "Bahkan jika perdamaian akhirnya tercapai, akan tetap ada konsekuensi serius karena sebagian infrastruktur energi di wilayah konflik telah hancur akibat perang," jelasnya. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa dampak konflik bersifat struktural dan jangka panjang.
Fakta di lapangan menunjukkan kekhawatiran tersebut beralasan. Harga gas alam di pasar Eropa telah melonjak lebih dari 70 persen sejak pecahnya perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran pada akhir Februari 2026 lalu. Kenaikan drastis ini mencerminkan gejolak dan ketidakpastian yang melanda pasar energi global.
Ancaman Nyata pada Pasokan Minyak Olahan
Meskipun pasokan minyak mentah dan gas alam untuk Uni Eropa belum terdampak secara langsung oleh penutupan Selat Hormuz—mengingat sebagian besar sumber energi Eropa berasal dari wilayah lain—kekhawatiran utama justru tertuju pada produk minyak olahan dalam jangka pendek.
Brussels khususnya merasa cemas terhadap pasokan bahan bakar seperti kerosin dan solar. Data menunjukkan bahwa Uni Eropa mengimpor sekitar 15 persen kebutuhan kerosinnya dari kawasan Timur Tengah. Gangguan di Selat Hormuz, yang menjadi jalur vital pengiriman, berpotensi memukul sektor transportasi dan industri.
Gejolak di Selat Hormuz dan Sikap Amerika Serikat
Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis di Teluk Persia, nyaris terhenti aktivitasnya akibat serangan dan ancaman dari Iran. Iran dilaporkan terus melancarkan serangan, termasuk menggunakan pesawat nirawak untuk menyerang fasilitas di Kuwait dan kapal tanker di perairan Qatar.
Menanggapi situasi ini, Presiden AS Donald Trump dengan tegas menyatakan bahwa tanggung jawab untuk membuka kembali selat tersebut "tidak ada pada AS, melainkan pada negara-negara lain". Dari Gedung Putih, Trump menyebut Amerika Serikat "tidak ada hubungannya" dengan masalah pembukaan paksa selat, meski konflik merupakan akibat dari perang AS-Israel melawan Iran.
Upaya Pembukaan Paksa dan Kompleksitas Operasi Militer
Menurut laporan Wall Street Journal, Uni Emirat Arab berupaya membentuk koalisi bersama AS dan sekutunya untuk membuka Selat Hormuz secara paksa. Diplomat Uni Emirat dikabarkan telah mendesak pemerintah Washington serta kekuatan militer di Eropa dan Asia untuk mengambil tindakan.
Uni Emirat Arab bahkan menginginkan persetujuan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Namun, operasi militer semacam itu dinilai sangat rumit dan berbahaya. Iran memiliki posisi geografis yang menguntungkan untuk menyerang target di selat melalui jalur darat, sementara kapal perang memiliki waktu sangat terbatas untuk bereaksi di perairan sempit tersebut.
Pandangan AS-Israel dan Seruan Damai dari Vatikan
Presiden Trump memperkirakan serangan AS di Iran akan berakhir dalam dua hingga tiga minggu. Ia menyatakan tidak relevan untuk berunding dengan pemimpin Teheran, dengan tujuan memastikan Iran tidak mampu membangun senjata nuklir. "Jika kami merasa mereka telah dikembalikan ke 'zaman batu' untuk waktu lama dan tidak mampu lagi mengembangkan senjata nuklir, maka kami akan pergi," ujar Trump.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah Iran akan runtuh. "Rezim Ayatollah di Iran lebih lemah dari sebelumnya," klaimnya, meski mengakui perjuangan melawan kepemimpinan Iran belum usai.
Di sisi lain, seruan damai datang dari Vatikan. Paus Leo XIV mendesak Presiden Trump dan semua kepala negara di dunia untuk kembali ke meja perundingan. "Kembalilah berdialog. Akhiri perang ini," serunya, terutama menjelang perayaan Paskah. Seruan ini berbanding terbalik dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang menyatakan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap negosiasi dengan AS, menyebut tingkat kepercayaannya "nol".
Dengan durasi dan skala krisis yang masih belum jelas, otoritas Uni Eropa terus memantau perkembangan dan menyiapkan langkah-langkah darurat untuk menjaga stabilitas pasokan energi bagi warganya, sambil berharap konflik dapat segera menemui jalan damai.
