Ancaman El Nino Godzilla 2026: Dampak Kekeringan dan Wilayah Rentan di Indonesia
Liputan6.com, Jakarta - Fenomena iklim ekstrem yang dijuluki El Nino Godzilla diprediksi akan menghantam Indonesia pada tahun 2026. Istilah ini, meski tidak resmi dalam sains iklim, pertama kali digunakan oleh ilmuwan NASA Bill Patzert pada 2015 untuk menggambarkan kekuatan El Nino yang luar biasa besar dan berpotensi menyebabkan dampak dahsyat.
Apa Itu El Nino Godzilla dan Mengapa Dinamakan Demikian?
El Nino Godzilla bukanlah kategori resmi dalam klimatologi, yang biasanya membagi El Nino menjadi lemah, sedang, dan kuat. Namun, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencatat bahwa sebutan ini muncul kembali karena kemungkinan gabungan beberapa fenomena iklim yang dapat memperluas dampak kekeringan secara signifikan. Tujuannya adalah sebagai peringatan dini agar masyarakat dan pemerintah bersiap-siap, bukan untuk menimbulkan kepanikan massal.
Dampak Langsung dan Wilayah Terdampak di Indonesia
Ancaman utama dari El Nino Godzilla ini adalah kekeringan parah dan penurunan curah hujan yang diproyeksikan terjadi pada periode Juni hingga Agustus 2026. Dampak langsung yang perlu diwaspadai meliputi:
- Menyusutnya air waduk, yang dapat memengaruhi pasokan air bersih dan irigasi pertanian.
- Peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dengan wilayah rentan seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan.
- Gangguan pada sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional.
Persiapan Pemerintah Menghadapi Ancaman Ini
Menyikapi prediksi ini, Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, telah merinci proyeksi surplus komoditas pangan strategis berdasarkan neraca pangan nasional hingga Mei 2026. Dalam rapat kerja di Gedung DPR, Amran menyatakan bahwa gula konsumsi diproyeksikan surplus 632 ribu ton, dengan ketersediaan mencapai 1,81 juta ton dan kebutuhan sebesar 1,18 juta ton. Langkah ini bagian dari upaya antisipasi untuk memastikan stabilitas pangan meski di tengah ancaman iklim ekstrem.
Dengan potensi dampak yang luas, pemantauan terus-menerus dan koordinasi antarlembaga menjadi kunci untuk mitigasi risiko. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti informasi resmi dari otoritas terkait seperti BMKG dan BRIN.
