Andre Rosiade Puji Gerak Cepat Pertamina Tangani Bencana di Sumatera
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyampaikan apresiasi tinggi kepada PT Pertamina (Persero) atas respons cepatnya dalam membantu penanganan bencana di tiga provinsi di Sumatera, yaitu Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara. Apresiasi ini terutama diberikan karena Pertamina dinilai sigap dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke daerah-daerah yang terdampak bencana tersebut.
Pengalaman Langsung dan Rapat Dengar Pendapat
Andre menegaskan bahwa dirinya merasakan langsung kecepatan respons Pertamina, khususnya di wilayah Sumatera Barat. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama jajaran Direksi Pertamina di Jakarta pada Rabu, 11 Februari 2026, dia mengucapkan terima kasih atas gerak cepat perusahaan pelat merah tersebut. Bantuan yang diberikan termasuk dukungan pengiriman BBM untuk kebutuhan posko-posko bantuan di lokasi bencana.
"Saya mengucapkan terima kasih atas gerak cepat Pertamina membantu permasalahan bencana di Sumatera Barat, juga Aceh, dan Sumut. Saya merasakan betul bagaimana cepatnya respons Pertamina," ujar Andre dalam keterangan tertulis pada Kamis, 12 Februari 2026. Sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat, dia juga secara khusus menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pertamina di daerah, termasuk General Manager wilayah Sumatera Barat yang dinilainya sigap merespons permintaan bantuan, baik untuk logistik maupun suplai BBM.
Kehadiran BUMN dan Inovasi Command Center
Menurut Andre, langkah cepat Pertamina menunjukkan bahwa sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan ini hadir dan responsif dalam membantu pemerintah mengatasi dampak bencana alam. Selain itu, Andre menyoroti inisiatif Pertamina yang telah membangun command center di kantor wilayah Sumatera Barat. Pusat kendali ini memungkinkan pemantauan kondisi riil di seluruh SPBU, termasuk mendeteksi dugaan praktik mobil lansir atau penyalahgunaan BBM subsidi.
"Saya sudah dapat laporan bahwa sudah ada command center di kantor Pertamina Sumbar. Dengan itu kita bisa memantau siapa saja yang mengisi dan siapa saja yang dicurigai sebagai mobil lansir," tuturnya. Namun, dia menegaskan bahwa masih ada pekerjaan rumah besar terkait penegakan hukum atas penyalahgunaan BBM subsidi, karena Pertamina tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan penindakan di lapangan.
Usulan untuk Penguatan Regulasi dan Kolaborasi
Andre mengusulkan agar Pertamina secara resmi menyampaikan kepada Presiden untuk menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang lebih tegas dalam mengatur pengawasan dan penindakan penyalahgunaan BBM subsidi. Aturan ini dianggap penting untuk mencegah kebocoran BBM subsidi yang seharusnya menjadi hak rakyat, namun justru dimanfaatkan untuk tambang ilegal atau kepentingan industri.
Selain itu, dia mengusulkan agar dalam sistem command center ke depan turut melibatkan aparat penegak hukum dalam bentuk pokja atau petugas khusus. Dengan demikian, apabila terdeteksi dugaan pelanggaran di SPBU tertentu, aparat terdekat seperti Polsek atau Koramil dapat segera melakukan pengecekan dan penindakan. Andre juga menyoroti kebutuhan depo di Air Bangis yang masih menjadi pekerjaan rumah, dan kembali menyampaikan terima kasih kepada jajaran direksi Pertamina dan Pertamina Patra Niaga atas kontribusi mereka.
Komitmen Pertamina dan Penutup
Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, memastikan bahwa Pertamina akan terus hadir bagi masyarakat Indonesia, termasuk dalam situasi darurat dan kebencanaan. Andre menekankan pentingnya memastikan BBM subsidi tidak lagi dinikmati oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga rakyat tidak terus mengantre atau kesulitan mendapatkan BBM. Respons cepat Pertamina dalam bencana ini menjadi contoh nyata peran BUMN dalam mendukung ketahanan nasional.
