DPRD Bekasi Dorong Modernisasi Angkot Secara Menyeluruh
Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, mengusulkan agar angkutan kota (angkot) di wilayah tersebut dimodernisasi secara massal dengan mengadopsi model yang diterapkan dalam program Jak Lingko di DKI Jakarta dan Warawiri di Surabaya. Usulan ini muncul menyusul aksi demonstrasi yang dilakukan para sopir angkot di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Bekasi, pada Kamis (12/2/2026) siang.
Protes Sopir Angkot Terkait Keberadaan Trans Beken
Aksi unjuk rasa yang melibatkan massa dari berbagai trayek angkot, termasuk K-02, K-07, K-10, K-11, K-25, dan K-30, sempat menyebabkan penutupan sebagian akses Jalan Jenderal Ahmad Yani. Demonstrasi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap peluncuran Bus Trans Bekasi Keres (Beken) yang dinilai mengancam mata pencaharian para sopir angkot tradisional.
"Dengan keberadaan Trans Beken ini, mereka merasa ini sebuah ancaman, apalagi skemanya sampai dengan saat ini, sebulan ke depan, sampai dengan nanti Lebaran itu masih diberikan gratis, subsidi gratis, sehingga mereka (sopir angkot) menuntut," jelas Hary dalam keterangan pers pada Jumat (13/2/2026).
Rekomendasi Modernisasi dengan Skema Terstruktur
Hary merekomendasikan agar Pemerintah Kota Bekasi segera melakukan modernisasi transportasi massal dengan fokus pada tiga aspek utama:
- Peningkatan layanan dengan fasilitas angkot yang diperbarui, termasuk penggunaan AC
- Pemberian subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- Penghasilan tetap bagi sopir angkot sebagaimana diterapkan di Jak Lingko dan Warawiri
"Selanjutnya adalah sopirnya kita gaji, seperti halnya Jak Lingko dan Warawiri, sehingga mereka lebih terfasilitasi," tegas Hary. Ia yakin masyarakat akan lebih memilih menggunakan transportasi umum di Kota Bekasi jika angkot telah dimodernisasi dan memberikan kenyamanan yang lebih baik.
Perbedaan Kapasitas Fiskal Menjadi Pertimbangan
Meski mengusulkan model serupa dengan Jak Lingko, Hary mengakui bahwa penerapan tarif gratis seperti di Jakarta tidak mungkin dilakukan di Bekasi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kapasitas fiskal antara pemerintah provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah kota Bekasi.
"Kalau menurut saya, tidak bisa dibilangkan gratis, kenapa? Karena kita harus membandingkan APBD Provinsi DKI Jakarta dengan APBD Kota Bekasi itu tidak apple to apple," ungkapnya. Meski demikian, modernisasi angkot diharapkan dapat berfungsi sebagai feeder yang efektif bagi bus-bus yang beroperasi di Kota Bekasi.
Kurangnya Sosialisasi Picu Demonstrasi
Hary menyayangkan kurangnya sosialisasi dan keterlibatan para sopir angkot serta Organisasi Angkutan Darat (Organda) dalam perencanaan peluncuran Trans Beken. Menurutnya, hal ini menjadi pemicu utama aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi.
"Sopir angkot dan Organda juga tak disosialisasikan. Ia menduga adanya demonstrasi besar-besaran dikarenakan sopir angkot tak dilibatkan dalam perencanaan maupun diskusi. Sehingga para sopir angkot merasa dianaktirikan," papar Hary yang juga menyatakan pihaknya tidak diberitahu terkait launching Trans Beken.
Modernisasi angkot di Kota Bekasi diharapkan dapat menciptakan sistem transportasi umum yang terintegrasi, nyaman, dan mampu bersaing dengan moda transportasi lainnya, sekaligus memberikan kepastian penghasilan bagi para sopir angkot yang selama ini mengandalkan sektor informal.
