Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda atau Sunda kembali mencuat setelah seluruh fraksi di DPRD Jawa Barat memberikan lampu hijau untuk pembahasan di tingkat legislasi. Di balik wacana ini, terdapat perjalanan panjang perubahan identitas wilayah yang membentang dari zaman es, era kerajaan, kolonialisme Belanda, hingga masa kemerdekaan Indonesia.
Makna Sunda dalam Ilmu Kebumian
Guru Besar Universitas Padjadjaran (Unpad), Ganjar Kurnia, yang tergabung dalam tim pengkaji Provinsi Sunda atau Tatar Sunda, menjelaskan bahwa usulan perubahan nama ini merupakan upaya menegaskan ruang hidup yang memiliki akar kebumian, sejarah, budaya, bahasa, dan memori kolektif yang panjang. Menurutnya, nama 'Jawa Barat' hanya bersifat penanda posisi administratif, di mana kata 'barat' hanyalah arah mata angin, dan faktanya ada wilayah yang lebih barat lagi, yaitu Provinsi Banten.
Ganjar menekankan bahwa kata 'Sunda' memiliki makna kewilayahan yang jauh lebih mendalam, bukan sekadar identitas budaya atau suku. Dalam ilmu kebumian, dikenal istilah Paparan Sunda (Sunda Shelf) atau Sundaland, yaitu landas kontinen Asia Tenggara yang meliputi Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan sekitarnya. Pada akhir zaman es, daratan ini tenggelam akibat naiknya permukaan air laut, membentuk kepulauan seperti yang dikenal sekarang. Istilah ini murni bersifat geografis dan geologis, tidak merujuk pada suku atau budaya Sunda.
"Kita juga sejak lama mengenal istilah geografis Sunda Besar dan Sunda Kecil. Istilah Sunda memiliki dasar yang lebih tua daripada batas administratif provinsi dan lebih mendalam daripada sekadar pembagian wilayah berdasarkan arah mata angin," kata Ganjar kepada CNNIndonesia.com, Rabu (8/7).
Asal-usul Nama Sunda Menurut Para Ahli
Guru Besar Emeritus Geologi ITB, Prof Dr Koesoemadinata, dalam kegiatan 'Keurseus Budaya Sunda Edisi I: Tatar Sunda tina Sawangan Geologi' pada 26 Agustus 2021, menjelaskan bahwa istilah Sunda dalam ilmu kebumian tidak ada hubungannya dengan etnis atau politik. Ahli geografi Claudius Ptolemaeus pada abad kedua masehi disebut sebagai orang pertama yang menyebutkan adanya kepulauan bernama Sunda di sebelah timur India, berdasarkan laporan penjelajahannya sekitar tahun 150 Masehi. Data ini kemudian menjadi bekal bagi Portugis ketika pertama kali tiba di Nusantara pada 1500 Masehi.
Menurut Koesoemadinata, bangsa Portugis yang saat itu tiba di wilayah Kerajaan Sunda, menyimpulkan bahwa Nusantara adalah Sunda. Mereka menyebut pulau-pulau besar di barat sebagai Soenda Mayor (Sunda Besar) dan pulau-pulau kecil di timur sebagai Soenda Minor (Sunda Kecil). Istilah Sunda Besar dan Sunda Kecil masih digunakan dalam pustaka geologi-geografi hingga saat ini.
Dalam kesempatan yang sama, Koesoemadinata menjelaskan bahwa asal usul penyebutan Sunda dalam ilmu bumi merujuk pada pandangan ahli Geologi Reinout van Bemmelen pada 1949. Menurut Bemmelen, istilah Sunda berasal dari Bahasa Sansekerta 'Cuddha' yang berarti 'putih'. "Konon menurut beliau, di zaman Pleistosen, di utara Bandung (saat ini) terbentuk gunung api raksasa yang dinamainya Gunung Sunda Purba," ujarnya. Gunung tersebut mengalami erupsi dahsyat, menutupi wilayah sekitarnya dengan abu vulkanik putih. Wilayah itu kemudian dikenal sebagai Negeri Putih (Cuddha) atau cikal bakal 'Sunda Land', dan penduduknya disebut 'Orang Sunda'.
Pulau Jawa dan Era Kerajaan
Sementara itu, pulau yang kini menjadi wilayah kebudayaan Sunda dikenal sebagai Pulau Jawa, atau dalam masa lampau disebut Jawa Dwipa (Yavadvipa). Dalam buku The History of Java (1817), Thomas Stamford Raffles menulis bahwa Yavadvipa telah disebut dalam kisah klasik India, termasuk Ramayana, yang berarti Pulau Padi atau Pulau Jewawut. Kata 'Jawadwipa' juga ditemukan dalam prasasti-prasasti kuno, seperti Prasasti Canggal (732 M) peninggalan Kerajaan Mataram Kuno, Prasasti Baru (era Raja Airlangga), dan Prasasti era Majapahit yang menceritakan asal usul Mahapatih Gajah Mada.
Sebelum penjajahan, kawasan ini lebih dikenal sebagai Tatar Sunda atau Pasundan, yang menjadi pusat perkembangan budaya dan peradaban Sunda. Menurut laman resmi pemerintah provinsi Jabar, jabarprov.go.id, wilayah Tatar Sunda telah berkembang sejak abad ke-5 di bawah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Hindu ini meninggalkan prasasti berbahasa Sanskerta di berbagai wilayah Jawa Barat. Pada abad ke-8, setelah runtuhnya Tarumanegara, kekuasaan dilanjutkan oleh Kerajaan Sunda atau Pajajaran yang berpusat di Pakuan Pajajaran (kini Kota Bogor). Pada masa inilah identitas Sunda semakin mengakar. Perubahan mulai terjadi pada abad ke-16 ketika pengaruh Kesultanan Demak berkembang, menyebabkan Cirebon dan Banten melepaskan diri dari Kerajaan Sunda.
Era Kolonialisme Belanda
Penamaan 'Jawa Barat' sebagai identitas administratif dimulai pada masa kolonialisme Belanda. Sebelum 1925, wilayah ini resmi disebut Soendalanden atau Pasoendan, mencakup seluruh dataran di sebelah barat Sungai Cilosari dan Citanduy, terdiri dari lima keresidenan: Priangan (Preanger Regentschappen), Bogor (Buitenzorg), Cirebon (Cheribon), Jakarta (Batavia), dan Banten (Bantam). Setelah 1926, kolonial Belanda mengganti nama resmi Pasoendan menjadi Provincie West-Java yang dipimpin seorang Gubernur. Gubernur pertama Jawa Barat era Hindia Belanda adalah Willem Pieter Hillen. Perubahan ini tercantum dalam Staatsblad (UU era Hindia Belanda) nomor 78 Tahun 1925, sebagai bagian dari pelaksanaan Bestuurshervormingwet 1922 yang membagi Hindia Belanda ke dalam wilayah provinsi. Sejak saat itu, nama Jawa Barat menjadi identitas resmi wilayah administratif.
Era Kemerdekaan dan Wacana Kini
Setelah Indonesia merdeka, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 19 Agustus 1945 menetapkan Jawa Barat sebagai satu dari delapan provinsi pertama di Indonesia. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2010. Dalam perjalanan pascakemerdekaan, Jawa Barat sempat menjadi Negara Pasundan sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS) sebelum kembali ke NKRI pada 1950. Wilayah Jawa Barat saat itu meliputi Banten hingga Cirebon-Kuningan-Banjar-Ciamis-Pangandaran, namun sejak 2000 Banten memisahkan diri menjadi provinsi sendiri.
Kembali ke masa kini, Ganjar Kurnia menjelaskan bahwa usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat pertama kali dicetuskan dalam Kongres Sunda di Bandung pada Oktober 2020. Menurutnya, jika Jawa Barat menjawab pertanyaan tentang administrasi, maka Sunda menjawab pertanyaan tentang ruang hidup para penghuninya. "Identitas genealogis berkaitan dengan garis keturunan, sedangkan identitas kewilayahan berkaitan dengan ruang hidup, sejarah tempat, bentang alam, nama lokal, dan memori masyarakat," kata Ganjar. Ia menegaskan bahwa Provinsi Sunda bukan berarti hanya untuk orang bersuku Sunda secara biologis, melainkan sebagai nama ruang hidup bagi siapa pun yang tinggal, bekerja, berkarya, dan berkontribusi di wilayah ini.
