Komisi 1 DPRD Jawa Barat mengeluarkan tiga rekomendasi resmi setelah menggelar rapat kerja dengan Komunitas Pengkaji Pergantian Nama Provinsi Jawa Barat pada Kamis, 2 Juli 2026. Rapat tersebut membahas usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda.
Tiga Poin Rekomendasi DPRD
Ketua Komisi 1 DPRD Jabar, Rahmat Hidayat, menyatakan bahwa usulan dari komunitas tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang patut diapresiasi. "Komunitas Pengkaji Pergantian Nama Provinsi Jawa Barat yang mengusulkan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda merupakan aspirasi masyarakat yang patut diapresiasi untuk dikaji dan ditindaklanjuti," ujarnya.
Rekomendasi kedua mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengkaji dan menindaklanjuti wacana perubahan nama tersebut. "Terkait kajian dan tindak lanjut perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda, sesuai dengan mekanisme tata tertib DPRD, sebaiknya dikaji dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat," kata Rahmat Hidayat.
Penguatan Budaya Sunda dalam Pendidikan
Rekomendasi ketiga menekankan pentingnya memperkuat nilai budaya Sunda melalui kurikulum pendidikan. Komisi 1 meminta agar budaya Sunda dikembangkan sebagai muatan lokal di setiap jenjang pendidikan di Jawa Barat. "Seiring dengan proses kajian dan tindak lanjut oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Komisi I merekomendasikan untuk memperkuat nilai budaya Sunda agar dikembangkan melalui kurikulum pendidikan sebagai muatan lokal pada setiap jenjang pendidikan di Jawa Barat," jelas Rahmat Hidayat.
Latar Belakang Usulan
Usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda digagas oleh sejumlah tokoh Sunda, budayawan, dan akademisi, dengan Guru Besar Universitas Padjadjaran (Unpad), Ganjar Kurnia, sebagai salah satu penggagas utama. Gagasan ini pertama kali dicetuskan dalam Kongres Sunda yang digelar di Bandung pada Oktober 2020. Sejak itu, usulan kembali menguat karena didorong oleh berbagai elemen masyarakat.
Saat ini, usulan tersebut telah mendapat perhatian dari DPRD Jawa Barat dan akan dilanjutkan ke tahap uji publik. Proses ini diharapkan dapat melibatkan partisipasi masyarakat luas untuk menentukan masa depan nama provinsi yang mencerminkan identitas budaya Sunda.
