Warga Manggarai Dukung Larangan Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan, Tekankan Toleransi
Warga di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, mengaku setuju dengan larangan organisasi kemasyarakatan (ormas) melakukan penyisiran atau sweeping ke rumah makan selama bulan Ramadan. Larangan ini dikeluarkan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk menjaga suasana damai dan rukun di ibu kota.
Seorang warga Manggarai, Epi (50), menyatakan bahwa setiap orang memiliki keyakinan sendiri, sehingga kerukunan antarwarga menjadi hal yang sangat penting. "Bagusnya begitu ya. Soalnya namanya orang kan ada yang nggak puasa, laper. Tapi kalau ini mah toleransi aja," ujar Epi saat ditemui di Manggarai pada Selasa (17/2/2026).
Suasana Ramadan yang Khidmat
Meskipun mendukung larangan sweeping, Epi menambahkan bahwa suasana Ramadan di Manggarai tetap khidmat. Banyak rumah makan memilih buka pada sore hari untuk menyediakan menu buka puasa dan takjil. "Paling entar habis asar baru rame yang jualan. Sampai pas buka puasa. Tapi kalau dagang siang-siang nggak ada, jarang. Emang kita mah mengikuti. Jadi biar pake sweeping nggak kena, orang emang nggak dagang. Jadi emang Ashar dagangnya," jelasnya.
Warga lain, Hasan (51), juga setuju dengan pelarangan sweeping oleh ormas. Namun, dia menyarankan agar pemilik rumah makan baru buka sore jelang waktu Magrib. "Kalau saya sih bagus ya larangan nggak boleh sweeping. Tapi kalau itu dulu, ditutup dulu ya bisa, nanti sore gitu buka jelang magrib. Tapi kembali lagi silakan, itu hak masing-masing mungkin. Kalau saya mah lebih netral saja," kata Hasan.
Kemajemukan Jakarta sebagai Landasan
Hasan beralasan bahwa warga Jakarta memiliki latar belakang yang berbeda atau lebih majemuk, sehingga upaya Pemprov Jakarta ini merupakan bagian dari saling menghormati. "Kalau untuk Jakarta sih sebetulnya hal yang biasa sih kalau untuk antara yang puasa, yang nggak puasa. Sebetulnya tidak masalah, tidak ngaruh. Jakarta kan majemuk ya," ungkapnya.
Eneng (31), pemilik warung makan dan kopi di Manggarai, turut menyatakan setuju dengan larangan sweeping ormas. Menurutnya, tidak setiap orang menjalankan puasa, termasuk mereka yang non-Muslim. "Ya bagus, karena gak semua orang puasa. Maksudnya ada banyak orang gak Islam, terus kan gak puasa. Mereka juga butuh makan ya," kata Eneng.
Meski begitu, Eneng menyebut warungnya ditutup setengah agar tidak terlihat langsung dari luar, sebagai bentuk sikap saling menghormati terhadap yang menjalankan puasa. "Iya pasti. Paling nanti kita saling hormatin aja. Besok kita paling kasih tutupan setengah, biar orang tahu juga kita buka, yang mau makan silakan," tambahnya.
Pernyataan Tegas Gubernur Jakarta
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak mengizinkan ormas melakukan sweeping ke rumah makan selama bulan Ramadan. Hal ini disampaikan setelah meresmikan gedung Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) di Senen, Jakarta Pusat, pada Sabtu (14/2/2026).
Pramono menekankan bahwa menyambut Ramadan harus dilakukan dengan penuh kedamaian, bukan dengan tindakan yang menimbulkan keresahan. "Saya ingin menegaskan bahwa menyambut Ramadan itu harus penuh kedamaian dan kerukunan," kata Pramono.
Ia menjelaskan bahwa rangkaian perayaan di Jakarta masih dalam suasana Imlek hingga 17 Februari, sebelum beralih menyambut Ramadan dan Idul Fitri. Pemprov DKI telah menyiapkan berbagai langkah agar masa peribadatan berjalan tertib, termasuk larangan sweeping tempat makan. "Saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping," tegasnya.
