Norwegia dikenal sebagai salah satu negara paling ramah lingkungan di dunia. Hampir seluruh kebutuhan listriknya berasal dari energi terbarukan. Di kota-kota Norwegia, sepeda menjadi alat transportasi utama, berbagi jalur dengan pejalan kaki. Bahkan, sembilan dari sepuluh mobil baru yang dijual di Norwegia adalah mobil listrik.
Negara ini juga menjadi pionir penerapan pajak karbon sejak 35 tahun lalu, di mana perusahaan harus membayar atas emisi gas rumah kaca yang mereka hasilkan. Namun, di balik citra hijau tersebut, Norwegia justru terus meningkatkan produksi bahan bakar fosil, yaitu minyak dan gas bumi, yang mencemari lingkungan.
Ekspor Energi Kotor untuk Raup Keuntungan
Energi kotor yang diproduksi Norwegia tidak digunakan untuk konsumsi dalam negeri, melainkan diekspor dalam skala besar ke luar negeri. Hal ini dilakukan untuk meraup triliunan rupiah. Fakta ini menunjukkan bahwa masa depan Norwegia sangat bergantung pada bahan bakar fosil, yang justru ditekan penggunaannya di dalam negeri.
Kontradiksi antara dekarbonisasi domestik dan peran Norwegia sebagai pengekspor utama bahan bakar fosil global memunculkan istilah 'paradoks Norwegia'. Isu ini telah memicu perdebatan politik dan sosial yang sengit selama bertahun-tahun.
Pengaruh Perang Timur Tengah dan Kenaikan Harga Minyak
Perang di Timur Tengah, penutupan Selat Hormuz, dan kenaikan harga minyak dunia berdampak signifikan pada kekayaan Norwegia. Sektor energi merupakan sumber utama kekayaan negara ini. Ekspor energi menyumbang sekitar 60% dari total ekspor barang, atau lebih dari 20% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Negara memegang saham mayoritas di Equinor, perusahaan energi internasional yang menjadi operator utama di landas kontinen Norwegia. Sebagian besar keuntungan Equinor disalurkan ke dana kekayaan negara. Pada akhir 2025, dana abadi tersebut diperkirakan memiliki aset mencapai US$1,9 triliun (setara Rp33.895 triliun), atau sekitar US$350.000 (Rp6,24 miliar) per warga Norwegia.
Dana ini menjadi penopang sistem pensiun dan kesejahteraan sosial Norwegia. Namun, para ahli menilai bahwa cadangan dana tersebut akan terpengaruh oleh perang di Timur Tengah. Sejak awal perang, Norwegia tampaknya memperoleh keuntungan besar dari penjualan minyak mentah. Bursa Efek Oslo juga mengalami kenaikan, didorong oleh performa perusahaan energi domestik.
Paradoks dan Perdebatan Moral
Pemerintah Norwegia yang dipimpin Partai Buruh berusaha menepis persepsi bahwa negara penyelenggara Nobel Perdamaian ini meraup untung dari perang. Menteri Keuangan Norwegia, Jens Stoltenberg, menyebut situasi ini sebagai 'paradoks' dan menegaskan bahwa Norwegia lebih diuntungkan jika dunia dalam kondisi damai.
Kepala Dana Kekayaan Norwegia, Nicolai Tangen, juga menyatakan bahwa keuntungan dari kenaikan harga minyak akibat perang Iran masih lebih rendah dibandingkan dampak penurunan harga saham di luar negeri dan penguatan mata uang krona.
Meskipun demikian, kolumnis NRK, Cecilie Langum Becker, mengatakan: "Realitas pahitnya adalah, ketika dunia sedang membara, uang justru mengalir deras ke dalam anggaran negara kami." Dinamika ini terlihat pada tahun 2022, ketika invasi Rusia ke Ukraina memangkas ekspor energi Moskow ke Eropa. Sejak itu, Norwegia menjadi pemasok utama minyak dan gas di Eropa, memasok sekitar 30% gas dan 15% minyak yang dikonsumsi di Eropa.
Dampak Perang terhadap Reputasi dan Kebijakan Hijau
Perang di Timur Tengah membuka kembali perdebatan tentang tanggung jawab moral Norwegia. Norwegian Refugee Council mendesak agar sebagian keuntungan dana kekayaan negara dialokasikan untuk membantu warga sipil di Iran yang terdampak perang, seperti yang dilakukan untuk Ukraina. Pemerintah Norwegia merespons dengan menekankan bahwa mereka adalah salah satu donor bantuan internasional terbesar di dunia.
Selain itu, situasi ini menguji reputasi Norwegia sebagai pemimpin global dalam energi hijau. Beberapa pengamat menilai kebuntuan geopolitik telah memperlambat kemajuan teknologi hijau dan komitmen transisi energi. Presiden Friends of the Earth Norway, Truls Gulowsen, mengatakan kepada BBC Mundo: "Bagi seorang aktivis lingkungan Norwegia seperti saya, jelas bahwa situasi ini sangat memalukan."
Narasi dominan di Norwegia kini bergeser ke arah penerimaan bahwa ketidakstabilan global membenarkan ketergantungan yang lebih besar pada hidrokarbon. Gulowsen menambahkan, "Sekarang ada pembicaraan untuk membuka wilayah eksplorasi di perairan dalam Arktik, lingkungan yang sangat rentan di mana seharusnya tidak boleh ada eksploitasi dalam kondisi apa pun."
Langkah Selanjutnya: Eksplorasi Baru dan Pertahanan Industri
Aktivis lingkungan menyerukan komitmen konkret dan linimasa yang jelas untuk mengurangi ketergantungan pada industri minyak. Namun, sektor minyak dan gas membela diri dengan menekankan peran mereka terhadap perekonomian dan lapangan kerja. Pemerintah Norwegia baru-baru ini memberikan 57 izin eksplorasi baru. Perdana Menteri Jonas Gahr Stre menyatakan, "Kami akan terus mencari lebih banyak minyak untuk memasok Eropa."
Pemerintah fokus pada Laut Barents, wilayah yang paling sedikit dieksploitasi, untuk mengompensasi penurunan produksi di ladang minyak tua. Frode Alfheim dari serikat pekerja Industri Energi mengatakan kepada BBC Mundo: "Kami sedang berbicara tentang lebih dari 200.000 lapangan kerja langsung. Ini bukan saatnya meninggalkan Eropa tanpa pasokan energi."
Analis Thina Saltvedt memberikan catatan peringatan: "Semakin banyak orang menyadari bahwa masa senja bagi industri ini sudah di depan mata. Namun, prosesnya akan berjalan menyakitkan." Untuk saat ini, Norwegia tampaknya lebih fokus pada respons terhadap peristiwa kritis dan dampak kejut, ketimbang strategi jangka panjang.
