Sejak menggulingkan pemerintahan terpilih secara demokratis lebih dari lima tahun lalu, militer Myanmar telah kehilangan kendali atas sejumlah wilayah yang kini dikuasai kelompok perlawanan bersenjata di berbagai penjuru negeri. Kudeta oleh Jenderal Min Aung Hlaing tidak hanya menghancurkan perekonomian, tetapi juga membuat junta di Naypyidaw terisolasi di panggung internasional dan menghadapi berbagai tuduhan kejahatan perang.
Namun dalam sekitar satu setengah tahun terakhir, militer Myanmar berhasil merebut kembali sebagian wilayah teritorialnya. Tatmadaw atau angkatan bersenjata melancarkan serangan baru di sejumlah medan, didukung ribuan drone serta tambahan pasukan dari program wajib militer.
Langkah Politik dan Pemindahan Aung San Suu Kyi
Seiring dengan keberhasilan teritorial, rezim militer juga mulai melancarkan sejumlah langkah politik yang terukur. Pada Kamis (30/4) lalu, otoritas Myanmar mengumumkan pemindahan Aung San Suu Kyi dari penjara ke tahanan rumah. Tokoh demokratis Myanmar itu ditahan sejak Februari 2021 ketika militer merebut kekuasaan dari pemerintahannya yang terpilih.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyebut tindakan militer sebagai "langkah bermakna menuju terciptanya kondisi yang kondusif bagi proses politik yang kredibel," menurut juru bicaranya. Namun Direktur Burma Campaign UK, Mark Farmaner, menilai pemindahan Suu Kyi "bukan demi perubahan atau reformasi, melainkan sekadar manuver pencitraan untuk mempertahankan kekuasaan para jenderal." Dia menegaskan, "Tak seorang pun seharusnya tertipu."
Klaim Legitimasi Politik
Pemilu terbaru Myanmar—yang secara luas dianggap sarat rekayasa—membuka peluang bagi rezim militer untuk perlahan kembali ke panggung internasional. "Sulit mengatakan mereka menang pemilu," ujar Steve Ross, peneliti senior di Stimson Center, sebuah lembaga kajian di Amerika Serikat. Namun dia menilai "momentum jelas telah bergeser ke arah militer dalam sekitar 18 bulan terakhir."
Puluhan partai dilarang mengikuti pemilihan, termasuk Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi sebelum digulingkan pada 2021. Dalam pemungutan suara pada Desember dan Januari, partai yang didukung militer, Uni Solidaritas dan Pembangunan (USDP), diumumkan keluar sebagai pemenang. Parlemen baru kemudian memilih pemimpin kudeta, Min Aung Hlaing—yang baru saja mundur dari jabatan panglima militer—sebagai presiden, mewujudkan ambisi lama sang mantan jenderal.
Namun, banyak negara Barat yang menolak hasil pemilu itu dan menganggap pemerintahan baru di Naypyidaw tidak lebih dari rezim militer yang sama dengan nama berbeda. Mereka menilai tidak ada kesungguhan untuk membawa Myanmar kembali ke jalur demokrasi seperti sebelum kudeta. Meski demikian, sejumlah negara mulai membuka pintu bagi pemerintahan baru di Myanmar. "Pemilu itu memungkinkan Min Aung Hlaing dan rezimnya berjalan perlahan kembali ke arena internasional—sesuatu yang tak mungkin terjadi satu setengah atau dua tahun lalu," kata Ross.
Menteri luar negeri Thailand dan China bahkan telah melakukan kunjungan resmi untuk bertemu Presiden Min Aung Hlaing. Ross menyebutnya sebagai "lereng licin" yang bisa mendorong semakin banyak negara untuk kembali menjalin hubungan. Thailand juga aktif melobi Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) agar memulihkan hak penuh Myanmar dalam pertemuan tingkat tinggi di Malaysia tahun lalu.
Dinamika Medan Perang
Di medan tempur, kelompok perlawanan bersenjata masih menguasai atau memperebutkan sebagian besar wilayah yang mereka rebut sejak kudeta. Namun militer Myanmar perlahan merebut kembali sejumlah kawasan penting, termasuk jalur perdagangan strategis dengan China dan Thailand yang sebelumnya terputus. China juga memainkan peran dengan menekan beberapa kelompok pemberontak terbesar agar mengembalikan sebagian wilayah yang mereka kuasai serta menghentikan pertempuran melawan Tatmadaw atau penjualan senjata kepada kelompok lain.
Faktor lain yang membantu militer, menurut Amara Thiha dari Peace Research Institute Oslo, adalah "percepatan keruntuhan" People's Defense Forces (PDF). PDF bermunculan di ratusan komunitas setelah kudeta dan mengangkat senjata melawan rezim. Mereka menjadi tulang punggung perlawanan, serta sering bertempur bersama pasukan pemberontak etnis. Namun penelitian lapangan Amara Thiha menunjukkan jumlah pembelotan dari PDF dalam beberapa bulan terakhir lebih banyak dibandingkan beberapa tahun sebelumnya digabungkan. Beberapa unit kini bahkan "terlalu kecil untuk melakukan operasi terkoordinasi." Pun dua pasukan etnis yang sebelumnya mencatat kemajuan besar melawan militer—Arakan Army dan Kachin Independence Army—juga mulai menghadapi kesulitan, imbuhnya.
Melemahnya Gerakan Perlawanan
Secara keseluruhan, Amara Thiha menilai perlawanan Myanmar sedang berada dalam "kemunduran struktural," sementara rezim militer justru mulai "menstabilkan diri," terutama di wilayah pusat yang didominasi etnis Bamar—basis kekuatan tradisional militer. "Konflik ini belum berakhir, dan rezim juga memiliki kerentanan struktural, termasuk ketegangan elite dengan USDP, lemahnya tata kelola di luar kota-kota inti, serta ekonomi yang belum pulih," ujarnya. "Namun militer kini tidak lagi sekadar bertahan hidup. Untuk sementara, mereka perlahan-lahan unggul."
Pendapat berbeda disampaikan Htet Shein Lynn dari Institute for Strategy and Policy-Myanmar. Menurutnya, militer belum benar-benar menang—mereka hanya tidak lagi terus-menerus kalah. Dia menegaskan, wilayah yang berhasil direbut kembali hanya sebagian kecil dari kehilangan selama lebih dari lima tahun terakhir, dan di beberapa front militer masih terdesak. "Militer Myanmar belum menang," katanya. "Namun mereka telah mencapai titik di mana mereka tidak lagi berada dalam kondisi kekalahan beruntun."
Apa Selanjutnya?
Dalam operasi besar kelompok pemberontak, Operation 1027 pada akhir 2023 hingga awal 2024, militer Myanmar kehilangan dua markas komando regional dan ratusan basis batalion—rentetan kekalahan terberat sepanjang perang saudara. "Dengan bantuan China, mereka kini berhasil mencegah kerugian lebih besar dan mulai menstabilkan posisi," ujar Htet Shein Lynn.
Dia dan Ross menilai kelompok-kelompok perlawanan di Myanmar terlalu terpecah untuk memberikan ancaman fatal bagi militer. Namun pada saat yang sama, mereka juga tidak mungkin mengalami kekalahan total dalam waktu dekat. "Benih-benih perang kontra-pemberontakan jangka panjang di Myanmar sudah tertanam," kata Ross. Akses luas terhadap senjata dan kemarahan publik terhadap kudeta membuat perlawanan bersenjata kemungkinan akan terus berlanjut.
Meski intensitas pertempuran sedikit menurun setelah puncaknya pada Operation 1027, tingkat kekerasan masih jauh lebih tinggi dibanding sebelum perang saudara pecah. Puluhan ribu tentara dan warga sipil telah tewas, sementara lebih dari tiga juta orang masih mengungsi. "Jika melihat kondisi negara pada 2020 sebelum kudeta dan membandingkannya dengan sekarang, pemimpin militer yang jujur kemungkinan akan mengakui bahwa dari perspektif militer posisi mereka sebenarnya jauh lebih lemah," ujar Ross.
