BIG Curhat ke DPR: Kedaulatan Data Satelit Indonesia Masih Lemah, Dikuasai Asing
Badan Informasi Geospasial (BIG) menyampaikan keprihatinan mendalam mengenai kedaulatan data satelit Indonesia yang masih belum mandiri. Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, BIG mengungkapkan bahwa data satelit lengkap untuk wilayah Indonesia saat ini dikuasai oleh pihak asing, seperti Google Maps dan Here Maps.
Teknologi Maju, Tapi Kedaulatan Terbatas
Plt Kepala BIG, Mohamad Arief Syafii, menjelaskan bahwa teknologi penginderaan jarak jauh atau satelit telah berkembang pesat secara global. Namun, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengakses dan menguasai data tersebut secara mandiri. "Kami berharap kita ke depan punya kedaulatan terhadap data ini, jujur saja sekarang ini kita belum berdaulat. Jangankan teknologinya, data pun yang punya lengkap sekarang asing semua," tegas Arief dalam rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (6/4/2026).
Contoh Teknologi Satelit AS yang Canggih
Wakil Ketua Baleg DPR, Sturman Panjaitan, memberikan ilustrasi mengenai kemajuan teknologi satelit milik Amerika Serikat sejak tahun 1996. Ia menceritakan pengalamannya saat masih aktif di TNI, di mana satelit AS mampu mendeteksi objek kecil seperti mobil di Pentagon dengan resolusi tinggi. "Itu bisa 1:1000, segini mobilnya cuma bentuknya tidak sebagus mobil kalau kita foto dari jarak 10 meter," ujar Sturman.
Sturman menambahkan bahwa teknologi saat ini bahkan lebih canggih, memungkinkan pelacakan pejabat secara real-time. Ia mendorong BIG untuk mengembangkan kemampuan serupa guna memperkuat kedaulatan data nasional.
Hambatan Geografi dan Kebutuhan Teknologi Mandiri
Arief Syafii menguraikan beberapa kendala yang dihadapi Indonesia dalam pemanfaatan teknologi satelit. Faktor geografi, seperti awan yang menghalangi citra optis, menjadi penghambat utama. Untuk mengatasi ini, BIG menyarankan penggunaan teknologi radar atau pesawat yang lebih akurat. "Dengan teknologi pesawat, resolusi bisa sampai 8 cm, dan ketelitian posisinya lebih baik," jelasnya.
Lebih lanjut, Arief menekankan pentingnya kemandirian teknologi melalui pembangunan satelit sendiri. Ia mengutip contoh konflik AS-Israel dengan Iran, di mana citra satelit digunakan untuk menentukan target militer. "Kalau kita nggak punya sistem ini, pertahanan udara bisa salah sasaran," imbuhnya, menekankan urgensi penguasaan data untuk keamanan nasional.
Dukungan untuk RUU Satu Data Indonesia
Rapat ini membahas RUU Satu Data Indonesia, yang bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang mendukung integrasi dan kedaulatan data nasional. BIG berharap regulasi ini dapat mendorong investasi dalam pengembangan teknologi geospasial lokal, mengurangi ketergantungan pada pihak asing, dan memperkuat posisi Indonesia di peta global.
Dengan adanya satelit mandiri, Indonesia tidak hanya mampu memetakan wilayah dengan lebih cepat dan akurat, tetapi juga meningkatkan kemampuan pertahanan dan perencanaan pembangunan. Inisiatif ini diharapkan dapat mengubah paradigma dari ketergantungan menuju kemandirian data yang berdaulat.
