Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah menggodok rencana baru yang mewajibkan setiap pengguna media sosial untuk mencantumkan nomor telepon saat membuat akun. Langkah ini diambil untuk meningkatkan akuntabilitas pengguna di ruang digital.
Pembahasan Skema Baru
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa saat ini penggunaan nomor telepon untuk akun media sosial belum bersifat wajib. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (18/5/2026).
“Terkait rencana reregistrasi terhadap pengguna media sosial dengan memberikan akuntabilitas, bahwa kalau saat ini itu sifatnya tidak wajib untuk memberikan nomor telepon,” ujar Meutya.
Skema tersebut masih dalam tahap pembahasan dan akan dikonsultasikan kepada publik sebelum diterapkan. Meutya menambahkan, “Ini yang sedang kita godok juga dengan konsultasi publik tentunya Bapak Ibu, bagaimana agar orang ketika masuk ke sosial media wajib menaruh nomor teleponnya. Sehingga identitasnya jelas, sehingga mereka menjadi akuntabel atau bertanggung jawab terhadap tulisan-tulisan yang juga ditayangkan.”
Penguatan Identitas Digital
Selain mewajibkan nomor telepon, pemerintah juga berencana memperkuat sistem identitas digital terverifikasi melalui Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSRE). Meutya mengatakan langkah ini merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan nasional di ruang digital.
Penguatan pengawasan dan tata kelola ruang digital tidak hanya dilakukan melalui patroli siber atau pemblokiran akses konten bermasalah, tetapi juga melalui edukasi kepada masyarakat.
“Ini giat-giat lainnya karena kita meyakini bahwa hal-hal menjaga ketahanan nasional di media sosial tidak berarti seluruh giatnya harus di media sosial, tapi pertemuan-pertemuan fisik dengan masyarakat, diskusi, sosialisasi, edukasi itu menjadi peran yang juga amat penting,” tutup Meutya.
