Jerman Ambil Langkah Strategis Kurangi Ketergantungan pada Teknologi Amerika Serikat
Otoritas Jerman tidak hanya menghadapi tantangan dalam mengakses dokumen pemerintah, tetapi juga berbagi akses dengan otoritas Amerika Serikat (AS). Hal ini terjadi karena mayoritas penyedia perangkat lunak yang digunakan oleh lembaga publik Jerman berbasis di AS, menciptakan kerentanan dalam perlindungan data.
Dampak CLOUD Act dan Risiko Akses Data AS
Undang-Undang Clarifying Lawful Overseas Use of Data (CLOUD Act), yang ditandatangani oleh Presiden AS Donald Trump pada 2018, menjadi titik kritis. UU ini memungkinkan pemerintah AS mengakses data yang disimpan di fasilitas AS, termasuk data Jerman, melalui dekrit eksekutif. Bahkan, data di negara lain pun rentan jika server dimiliki oleh perusahaan AS atau anak perusahaannya.
Lutz Niemeyer, juru bicara ZenDis, Pusat Kedaulatan Digital Administrasi Publik Jerman, mengungkapkan kekhawatiran mendalam. "Semua data yang disimpan di basis data AS berisiko tinggi," tegasnya. Ia menekankan bahwa negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melindungi data sensitif warga negaranya dari potensi penyalahgunaan.
ZenDis dan Pengembangan Solusi Lokal openDesk
Untuk mengatasi ketergantungan ini, ZenDis, sebuah perusahaan milik pemerintah Jerman yang didirikan pada 2022 dengan dana awal €16 juta (sekitar Rp312 miliar), mengembangkan openDesk. Ini adalah paket perkantoran lengkap yang fleksibel, dengan kode sumber terbuka, berfokus pada kedaulatan digital, keamanan, dan kolaborasi.
ZenDis tidak membangun openDesk dari nol. Tim beranggotakan 40 orang ini mengidentifikasi produk-produk digital di pasar Jerman dan Eropa, lalu mengintegrasikannya menjadi solusi terpadu. "Kami menghubungkan berbagai solusi individu dan menyatukannya dalam satu platform," jelas Pamela Krosta-Hartl, Direktur Pelaksana ZenDis.
Sejak diluncurkan, openDesk telah terjual 160.000 lisensi. Pada 2025, omzet ZenDis mencapai lebih dari €18 juta (Rp351 miliar), dengan separuhnya berasal dari penjualan lisensi, menunjukkan adopsi yang signifikan di sektor publik.
Risiko Nyata dan Contoh Kasus Sanksi AS
Niemeyer memperingatkan bahwa AS dapat menginstruksikan perusahaan teknologi untuk menghentikan pembaruan perangkat lunak, termasuk pembaruan keamanan, yang digunakan oleh pemerintah Jerman. "Jika itu terjadi, kami bisa mencapai titik di mana negara tidak lagi berfungsi secara efektif," prediksinya, menekankan dampak dari tingkat lokal hingga kantor kanselir.
Kasus Nicolas Guillou, hakim Prancis di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), menjadi contoh nyata. Setelah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Guillou dan lainnya dikenai sanksi AS. Akunnya di perusahaan AS seperti Amazon dan PayPal ditutup, dan ia kesulitan memesan hotel melalui Booking.com, menunjukkan bagaimana sanksi politik dapat memengaruhi akses digital.
Minat dari Sektor Swasta dan Tantangan Berkelanjutan
Ketertarikan tidak hanya datang dari sektor publik. Perusahaan swasta, terutama di bidang jasa keuangan, juga ingin mengurangi ketergantungan pada teknologi AS. ZenDis sedang menyiapkan program untuk mitra distribusi yang dapat mengembangkan solusi untuk sektor swasta, meskipun regulasi membatasi pendapatan dari sektor ini hingga 20%.
Krosta-Hartl mengungkapkan bahwa permintaan datang dari berbagai perusahaan ternama, bahkan dari telekomunikasi Spanyol, menunjukkan jangkauan global upaya ini. Namun, ia juga menyoroti risiko penggunaan layanan cloud AS, termasuk potensi 'pemerasan' politik, seperti yang terlihat dalam hubungan dekat Donald Trump dengan industri teknologi.
Meski upaya kedaulatan digital berjalan, kesepakatan antara RWE, produsen listrik terbesar Jerman, dengan Amazon baru-baru ini mengejutkan banyak aktivis. Kesepakatan ini memungkinkan Amazon membeli listrik dari RWE dan menyimpan data di cloud Amazon, yang menurut Krosta-Hartl, mengandung risiko signifikan yang harus dipertimbangkan dalam penilaian risiko perusahaan.
Dengan langkah-langkah ini, Jerman berusaha membangun ketahanan digital, mengurangi ketergantungan pada AS, dan memastikan keamanan data warganya di era teknologi yang semakin kompleks.
