Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang bertujuan mempercepat deregulasi dan menyederhanakan perizinan di Indonesia. Menurut Prabowo, regulasi yang berbelit-belit selama ini menjadi penghambat investasi dan membuka celah bagi praktik korupsi.
Prabowo Soroti Lambatnya Perizinan
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara penyerahan uang hasil rampasan ke kas negara di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu (13/5/2026). Dalam kesempatan itu, ia meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk mencari cara efisiensi dalam regulasi dan perizinan.
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus belajar dari negara-negara tetangga yang dinilai lebih cepat dalam menerbitkan izin usaha. Menurutnya, lamanya proses perizinan membuat investor, termasuk dari luar negeri, mengeluhkan iklim usaha di Indonesia.
"Permudah perizinan, jangan dipersulit. Para pengusaha juga mengeluh. Mereka ingin bekerja dan berinvestasi, tetapi sering kali harus menunggu izin hingga satu atau dua tahun. Sementara di negara lain hanya butuh dua minggu. Kita harus mengacu pada negara tetangga. Jika mereka bisa mengeluarkan izin dalam dua minggu, mengapa kita butuh dua tahun?" ujar Prabowo.
Regulasi Berpotensi Disalahgunakan
Presiden juga menyoroti banyaknya aturan turunan yang terus bermunculan meskipun pemerintah telah melakukan penyederhanaan regulasi. Prabowo menduga sebagian regulasi sengaja dibuat untuk membuka peluang penyimpangan.
"Regulasi harus disederhanakan. Kecenderungannya, regulasi lahir dari inisiatif para birokrat untuk ... terus terang saja saya sampaikan ... mencari peluang. Ada yang nanti meminta kickback, meminta uang agar izinnya dipercepat keluar," tegasnya.
"Setelah kita sederhanakan, ada kementerian atau lembaga yang kembali membuat peraturan menteri, peraturan teknis, peraturan ini dan itu," lanjut Prabowo.
Pembentukan Satgas Khusus Deregulasi
Oleh karena itu, Prabowo meminta Mensesneg Prasetyo Hadi untuk mengumpulkan para pakar guna membentuk satgas khusus deregulasi. Satgas ini bertugas menyederhanakan aturan dan mempercepat proses perizinan.
"Saudara-saudara, Mensesneg saya minta nanti dikumpulkan para pakar untuk membentuk satgas khusus guna mempercepat deregulasi. Sederhanakan, jangan dipersulit," ujarnya.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah harus membantu para pengusaha yang serius ingin bekerja dan berinvestasi. Sementara itu, pihak yang melakukan pelanggaran akan ditertibkan.
"Para pengusaha harus dibantu dan didukung. Yang nakal kita tertibkan, tetapi yang baik dan benar-benar mau bekerja harus dibantu. Banyak investor dari luar negeri juga mengeluh bahwa perizinan di Indonesia sering kali sangat lama dan berbelit-belit," jelasnya.
Contoh Kasus Izin Impor Gas
Prabowo mencontohkan persoalan izin impor gas untuk rumah sakit yang sempat menghambat pasokan. Menurutnya, masalah itu terjadi semata-mata karena proses perizinan yang rumit.
"Perizinan kadang ada yang tidak masuk akal. Saya memonitor masalah impor gas untuk rumah sakit. Dipersoalkan ini itu, akhirnya suplai gas untuk rumah sakit menjadi sangat tipis. Semua hanya karena soal izin-izin," pungkasnya.
