Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan dukungannya terhadap penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap). Pembangunan huntap ini diprioritaskan bagi warga yang rumahnya mengalami rusak berat atau hilang akibat bencana alam.
Skema Pembangunan Huntap
Pernyataan tersebut disampaikan Tito usai mengikuti Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Usulan Penyesuaian Bantuan Stimulan Rumah Rusak Berat Terdampak Bencana melalui DSP BNPB di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Tito menjelaskan bahwa secara umum skema pembangunan huntap terbagi menjadi tiga, yaitu in situ, eksitu mandiri, dan eksitu kompleks komunal.
Skema in situ dilakukan dengan membangun kembali rumah di lokasi semula apabila kondisi tanah dinilai masih aman. Pembangunan pada skema ini dilaksanakan oleh BNPB. Sementara itu, skema eksitu mandiri diterapkan ketika lokasi lama tidak aman ditempati, sehingga warga membangun rumah secara mandiri di lahan lain yang mereka miliki. Skema ini mendapat dukungan anggaran dan pengawasan dari BNPB. Adapun skema eksitu kompleks komunal dikerjakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama pihak terkait lainnya. Dalam skema ini, pemerintah daerah (Pemda) menyediakan lahan dan akses pendukung, sedangkan pembangunan kawasan permukiman dilakukan oleh Kementerian PKP.
Dana Siap Pakai untuk Akselerasi
Tito menegaskan bahwa anggaran pembangunan huntap komunal telah dialokasikan dan mulai direalisasikan pada tahun ini. Namun, untuk huntap in situ dan eksitu mandiri yang ditangani BNPB, diperlukan mekanisme khusus karena sifatnya yang lebih kompleks dan individual. "Nah, yang di huntap in situ dan eksitu mandiri, yang ditangani oleh BNPB, ini kan lebih kompleks karena sendiri-sendiri. Itu akan digunakan mekanisme tersendiri yang kita usulkan, namanya Dana Siap Pakai, karena memang BNPB ini fleksibel. Kita ingin agar terjadi pergerakan cepat," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Kamis (2/7/2026).
Penggunaan DSP BNPB diharapkan dapat memangkas birokrasi dan mempercepat realisasi pembangunan huntap bagi korban bencana di Sumatera.
Usulan Penyesuaian Nilai Bantuan
Selain mendorong penggunaan DSP, Tito juga mengusulkan penyesuaian nilai bantuan stimulan pembangunan rumah. Menurutnya, besaran bantuan BNPB yang saat ini sebesar Rp60 juta per unit sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Berdasarkan hasil perhitungan, idealnya membangun satu unit rumah layak huni membutuhkan anggaran sebesar Rp80 juta. "Nah, mengenai anggarannya juga, yang selama ini Rp60 juta, kita harapkan bisa dinaikkan," katanya.
Tito menambahkan bahwa usulan penggunaan DSP BNPB dan penyesuaian nilai bantuan stimulan tersebut akan disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera.
Rapat Koordinasi Tingkat Menteri
Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan dihadiri oleh Kepala BNPB Suharyanto serta perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait. Pembahasan difokuskan pada percepatan penyediaan lahan dan pembangunan huntap, termasuk di daerah seperti Aceh Tamiang dan Tanah Datar yang telah mencatat progres pembangunan.
Dengan adanya dukungan penuh dari Tito dan penggunaan DSP BNPB, diharapkan pembangunan huntap dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran, sehingga warga yang terdampak bencana dapat segera memiliki tempat tinggal yang layak dan aman.
