Sutradara film dokumenter Pesta Babi, Dandhy Laksono, akhirnya angkat bicara terkait laporan Tokoh Masyarakat Adat Papua, Yasinta Moowend atau Mama Sinta, ke Polda Metro Jaya. Mama Sinta melaporkan dugaan eksploitasi dirinya dalam film tersebut.
Pernyataan Tim Kolaborasi Film Pesta Babi
Dalam pernyataan resmi yang diterima pada Sabtu (30/5/2026), tim kolaborasi film Pesta Babi menyatakan menghormati sikap Mama Sinta. Mereka juga meminta publik untuk tidak menyudutkan atau menghakimi Mama Sinta. Tim film masih berusaha memahami perubahan sikap yang terjadi.
Dandhy Laksono mengatakan bahwa sejak video Mama Sinta beredar pada 23 Mei lalu hingga ia melapor ke Polda Metro Jaya pada 29 Mei, tim film belum bisa menghubungi atau bertemu langsung dengan Mama Sinta. Kami terus berusaha membangun komunikasi dengan Mama Yasinta dan berkoordinasi dengan keluarganya, ujar Dandhy.
Detail Laporan Mama Sinta
Mama Sinta melaporkan dugaan eksploitasi dengan nomor LP/B/3843/V/2026/SPKT/Polda Metro Jaya pada 29 Mei 2026. Kuasa hukumnya, TS Hamonangan Daulay, menyatakan bahwa seorang anak bangsa berusia 62 tahun dieksploitasi tanpa izin dan pengakuan yang sah.
Pihak yang dilaporkan adalah Ketua LBH Merauke berinisial JTW. Laporan tersebut menggunakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, khususnya Pasal 65 juncto 67. Hamonangan belum menjelaskan alasan laporan dibuat di Polda Metro Jaya, dengan alasan menjaga kerahasiaan Mama Sinta.
Kekecewaan Mama Sinta
Mama Sinta pertama kali mengetahui wajahnya muncul dalam film saat pemutaran di Jayapura pada 8 April lalu. Ia mengaku tidak pernah memberi izin atau diajak bicara mengenai keterlibatannya. Saya sakit hati, saya kecewa sekali, ujarnya.
Mama Sinta menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan atau izin terkait produksi film. Ia diajak ke Jayapura untuk kegiatan lain, lalu diajak menonton film Pesta Babi. Di situlah ia kaget melihat wajahnya. Ia juga meminta pemutaran film dihentikan.
Kolaborator Film Pesta Babi
Film Pesta Babi merupakan hasil kolaborasi sejumlah lembaga, yaitu Ekspedisi Indonesia Baru, Greenpeace Indonesia, Jubi Media, LBH Papua Merauke, Pusaka Bentala Rakyat, dan Watchdoc.
