Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, kembali menekankan pentingnya soliditas dan komunikasi yang kuat di antara para pemimpin daerah melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Menurutnya, kekompakan para pemangku kepentingan di tingkat daerah merupakan faktor krusial dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan, yang pada akhirnya menentukan keberhasilan pembangunan nasional.
Pentingnya Jawa dan Bali bagi Stabilitas Nasional
Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam acara Silaturahmi dan Arahan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kepala Badan Pusat Statistik kepada Kepala Daerah dan Forkopimda Provinsi Jawa dan Bali. Acara berlangsung di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Kamis (4/6).
Tito menegaskan bahwa Jawa dan Bali memiliki posisi yang sangat strategis bagi Indonesia. Kedua wilayah ini menjadi pusat berbagai aktivitas nasional dan dihuni oleh hampir 60 persen penduduk Indonesia. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta kedaulatan negara di wilayah ini menjadi sangat penting.
“Sehingga menjadi sangat penting sekali untuk persatuan kesatuan bangsa dan kedaulatan negara,” ujar Tito dalam keterangannya, Kamis (4/6/2026).
Stabilitas sebagai Prasyarat Pembangunan
Mendagri menekankan bahwa pembangunan hanya dapat berjalan dengan baik jika kondisi daerah tetap aman dan kondusif. Sebaliknya, kerusuhan yang pernah terjadi di sejumlah daerah telah terbukti mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Ia juga mengingatkan bahwa konflik atau aksi kekerasan dalam skala kecil sekalipun dapat memengaruhi efektivitas pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Kalau pengambilan keputusan oleh pemerintah terganggu, ya semua akan terganggu,” ungkapnya.
Perkuat Komunikasi dan Koordinasi
Untuk mencegah hal tersebut, Tito mengimbau seluruh unsur Forkopimda untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi, baik secara formal maupun informal. Berdasarkan pengalaman, daerah yang para pimpinannya mampu menjaga kekompakan cenderung lebih cepat mengatasi persoalan dan mencegah konflik berkembang menjadi lebih besar.
Hidupkan Kembali FKUB
Selain itu, Tito meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk menghidupkan kembali Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai instrumen penting dalam menjaga kerukunan dan mencegah konflik sosial yang berlatar belakang keagamaan. Ia mendorong kepala daerah, terutama yang memiliki ruang fiskal memadai, untuk mengalokasikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung kegiatan FKUB.
“Mohon juga dihidupkan FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Karena biasanya daerah-daerah yang rentan pada isu-isu keagamaan, kalau FKUB-nya jalan itu lebih cepat mereka bisa mencegah potensi konflik karena agama. Tapi sebaliknya kalau FKUB-nya nggak jalan, baru digerakkan ketika ada masalah, ini terlambat,” pungkasnya.
