Jakarta - Menteri Kebudayaan sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, mengkritik keras intervensi International Monetary Fund (IMF) yang dinilai kerap merugikan Indonesia. Dalam pernyataannya di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026), Fadli menyoroti 'jebakan IMF' yang pernah terjadi di masa lalu dan membandingkannya dengan langkah Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berhasil menghindari perangkap tersebut.
IMF dan Resep Lama yang Sama
Fadli Zon mengawali pernyataannya dengan menekankan bahwa IMF selalu menggunakan resep yang sama, yaitu pendekatan 'one size fits all' yang sarat dengan nilai-nilai neoliberal. "Kalau kita lihat IMF selalu mempunyai resep yang sama, one size fits all. Itu rumus-rumus neoliberal, privatisasi, liberalisasi pasar, free trade, dan segala macam unsur fiskal. Ada 10 resep yang dibuat oleh Washington Consensus, oleh John Williamson tahun 90-an," ujar Fadli.
Menurut Fadli, IMF baru-baru ini menawarkan pinjaman kepada Indonesia di tengah situasi ekonomi yang menekan. Namun, ia memuji keputusan Presiden Prabowo yang menolak tawaran tersebut, sehingga Indonesia tidak kembali terjerat dalam IMF Trap. "Keputusan Presiden sangat baik. Karena pasti kalau kita ikut IMF, kita akan masuk dalam jebakan IMF lagi, dengan Letter of Intent yang melarang ini dan itu. Pokoknya Indonesia tidak boleh maju intinya kalau menurut IMF," tegasnya.
Pengalaman Pahit 1997-1998
Fadli mengingatkan pengalaman pahit Indonesia saat krisis moneter 1997-1998. Ia menilai IMF bukan memberi obat, melainkan racun bagi perekonomian nasional. Ia mengutip pernyataan ekonom Jeffrey Sachs yang menyebut IMF seperti menyiram bensin di tengah api. "IMF itu bukan memberi obat tapi memberi racun. Jeffrey Sachs bilang, apa yang dilakukan IMF itu adalah menyiram bensin di tengah api," ujar Fadli.
Ia menjelaskan bahwa depresiasi rupiah seharusnya direspons dengan renegosiasi utang, namun Indonesia tidak bisa melakukannya karena agenda IMF. "Ketika terjadi depresiasi rupiah, harusnya renegosiasi utang, di-rollover, direstrukturisasi. Tapi itu tidak terjadi pada Indonesia, terjadi pada Korea dan Thailand. Karena IMF punya agenda di Indonesia, yaitu regime change untuk mengganti rezim. Rupiah sengaja dibuat hancur, termasuk masuknya spekulan seperti Soros," paparnya.
Penutupan Bank dan Proyek Strategis
Fadli menambahkan bahwa IMF memaksa Indonesia menutup belasan bank pada 1997-1998 dan menghentikan proyek-proyek strategis. "Intinya kita harus menjadi negara tergantung, tidak boleh maju. Padahal Indonesia hampir take off, bahkan Bank Dunia menyebut Indonesia sebagai East Asian Miracle dan Newly Industrialized Countries. Tapi karena kita maju mengancam kepentingan negara lain, kita harus ditundukkan," jelasnya.
Kebijakan Habibie: Suku Bunga 70%
Fadli juga menyinggung kritik di media sosial yang membandingkan Presiden Prabowo dengan Presiden BJ Habibie. Ia membela Habibie dengan menjelaskan kebijakan menaikkan suku bunga hingga 70% untuk menarik rupiah tetap di Indonesia. "Banyak yang kritik, tapi lihat yang dilakukan Pak Habibie: menaikkan suku bunga sampai 70% untuk menarik rupiah tetap di Indonesia. Itu tertinggi seingat saya, baru diturunkan bertahap hingga rupiah mencapai Rp 6.500," ungkap Fadli.
Fadli menegaskan bahwa langkah Prabowo saat ini yang menolak pinjaman IMF adalah keputusan tepat untuk menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia.
