Wakil Ketua Komisi II DPR Soroti Kebijakan WFH 1 Hari Sepekan
Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima memberikan pandangannya mengenai usulan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari dalam sepekan. Ia menilai langkah ini dapat menjadi taktik jangka pendek yang baik untuk penghematan energi, khususnya dalam menanggapi lonjakan harga minyak global yang sedang bergejolak tajam.
Kebijakan WFH Bukan Solusi Tunggal
Dalam pernyataannya pada Jumat (27/3/2026), Aria Bima menekankan bahwa gagasan WFH ini tidak boleh diperlakukan sebagai solusi tunggal atas persoalan tingginya harga minyak. "Gagasan ini bisa dianggap baik sebagai langkah taktis jangka pendek, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai solusi tunggal atas persoalan tingginya harga minyak," ujarnya.
Ia memahami bahwa pemerintah Prabowo Subianto sedang mengkaji skema kerja fleksibel ini untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), sektor swasta, dan pemerintah daerah. Namun, Aria Bima menyarankan agar penerapannya bersifat selektif, terukur, dan sementara, bukan kebijakan yang dipukul rata untuk semua sektor.
Logika Penghematan BBM dan Kekurangan Data
Meski mengakui adanya logika penghematan bahan bakar minyak (BBM) di balik usulan WFH, Aria Bima mengungkapkan bahwa ia belum mengetahui besaran penghematan nasional yang riil. "Saya tidak bisa mengonfirmasi angka penghematan nasionalnya, karena sampai saat ini saya belum melihat pemerintah merilis kajian resmi yang memuat besaran hemat BBM, penurunan kemacetan, atau dampak fiskal dari skema 1 hari WFH per minggu ini," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah baru menyampaikan teknisnya sedang disiapkan, tanpa memberikan data konkret mengenai dampak kebijakan tersebut.
Penerapan Berbeda untuk ASN dan Sektor Swasta
Aria Bima juga membedakan penerapan WFH untuk ASN dan sektor swasta. Untuk ASN, ia menyatakan bahwa unit dengan pekerjaan administratif, berbasis dokumen, digital, atau back office dapat menerapkan WFH secara rasional. Namun, untuk layanan yang bersifat tatap muka, lapangan, atau esensial, pendekatannya tidak bisa disamaratakan.
"Kementerian PAN-RB sendiri menegaskan layanan esensial harus tetap berjalan optimal dan FWA bukan tambahan hari libur," lanjutnya.
Sementara itu, untuk sektor swasta, Aria Bima mengimbau agar kebijakan ini lebih tepat sebagai imbauan, insentif, atau pengaturan sektoral, bukan kewajiban seragam. "Industri manufaktur, logistik, ritel, kesehatan, transportasi, dan layanan publik jelas berbeda dengan sektor yang pekerjaannya memang digital," ujar dia.
Pentingnya Kajian Dampak dan Kualitas Pelayanan
Terakhir, Aria Bima berpesan agar efisiensi BBM tidak berdampak negatif pada kualitas pelayanan publik. Ia mendorong pemerintah untuk memberikan penjelasan rinci dan kajian dampak yang terbuka. "Yang paling penting, jangan sampai alasan menghemat BBM justru berujung pada turunnya kualitas pelayanan negara kepada masyarakat. Kalau pemerintah ingin kebijakan ini kuat, maka yang dibutuhkan sekarang bukan hanya pengumuman, tetapi kajian dampak yang terbuka dan parameter evaluasi yang jelas," tegasnya.
Dengan demikian, kebijakan WFH 1 hari sepekan diharapkan dapat diimplementasikan dengan pertimbangan matang untuk memastikan efektivitas dan tidak mengorbankan pelayanan publik.
