Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus resmi membuka acara Kick Off Evaluasi Nasional Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2026 di Ballroom Hotel Horison Ultima Sentraland, Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Kamis (21/5/2026). Dalam sambutannya, Wiyagus menegaskan bahwa penguatan demokrasi merupakan salah satu kunci utama dalam mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Demokrasi sebagai Fondasi Pembangunan
Wiyagus menjelaskan bahwa Indonesia memiliki modal besar berupa sumber daya alam yang melimpah, bonus demografi, serta keberagaman sosial dan budaya yang menjadi kekuatan utama bangsa. Namun, potensi besar tersebut memerlukan fondasi demokrasi yang kokoh agar pembangunan dapat berjalan secara adil, partisipatif, dan berkelanjutan. “Demokrasi bisa menjadi perekat kebangsaan dan instrumen untuk memastikan pembangunan berjalan secara adil, partisipatif, dan berkelanjutan,” ujar Wiyagus dalam keterangan tertulis.
Menuju Demokrasi Substantif
Menurut Wiyagus, demokrasi yang sehat akan memperkuat stabilitas pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Sebaliknya, melemahnya kualitas demokrasi berpotensi menimbulkan polarisasi sosial yang dapat menghambat pencapaian target pembangunan nasional. “Demokrasi yang kita bangun harus bergerak menuju demokrasi substantif, yaitu demokrasi yang menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat dan memperkuat efektivitas pembangunan nasional,” tegasnya.
Peran Strategis IDI
Dalam konteks tersebut, Wiyagus menilai IDI memiliki peran strategis sebagai instrumen pembangunan politik dan kualitas demokrasi daerah yang berbasis data. IDI tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga telah menjadi bagian integral dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta indikator kinerja pemerintah daerah. “Data ini harus menjadi perhatian bersama. Evaluasi IDI tidak boleh berhenti pada angka statistik semata, tetapi harus ditindaklanjuti melalui rekomendasi kebijakan, penguatan kelembagaan, dan langkah perbaikan demokrasi di daerah,” ujarnya.
Apresiasi untuk Daerah dengan Capaian Tinggi
Pada kesempatan tersebut, Wiyagus menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang berhasil mencatatkan capaian tinggi dalam penilaian IDI Tahun 2025. Daerah-daerah tersebut adalah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai 89,79, Bali 88,73, Jawa Tengah 86,72, Kalimantan Barat 86,17, dan Jawa Timur 84,05. Menurutnya, capaian ini mencerminkan komitmen daerah dalam memperkuat kualitas demokrasi, menjaga stabilitas pemerintahan, serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
