Pemerintah Baru Thailand Hadapi Ujian Berat Tepati Janji Ekonomi
Parlemen Thailand telah mengesahkan Anutin Charnvirakul sebagai perdana menteri setelah partai konservatifnya, Bhumjaithai, meraih kemenangan telak dalam pemilihan umum Februari lalu. Pemilu tersebut menjadikannya perdana menteri Thailand pertama yang terpilih kembali dalam dua puluh tahun terakhir.
Koalisinya, yang termasuk partai populis Pheu Thai, kini menguasai 292 kursi di parlemen baru. Sebagian besar lembaga survei sebelumnya memperkirakan persaingan akan lebih ketat dengan People's Party yang progresif, penerus Partai Move Forward, yang sebelumnya menempati posisi pertama dalam pemilu 2023.
Prioritas Publik: Stabilitas di Atas Perubahan
Banyak yang menganggap bahwa kemenangan ini menunjukkan prioritas dari publik terhadap stabilitas dibanding perubahan, serta nasionalisme dibanding reformasi, terutama setelah Anutin berhasil menjadikan konflik perbatasan Thailand dengan Kamboja sebagai isu utama kampanye.
Aim Sinpeng, dosen dari Universitas Sydney, mengatakan bahwa terpilihnya kembali Anutin menunjukkan adanya dukungan terhadap status quo, dan bukanlah reaksi konservatif terhadap perubahan progresif di Thailand.
"Memilih Bhumjaithai berarti tidak ada perubahan besar yang diharapkan di saat survei menunjukkan mayoritas rakyat Thailand paling khawatir terhadap ketidakpastian ekonomi dan kondisi kehidupan yang rentan," tambahnya.
Tantangan Ekonomi yang Mendesak
Pemerintah dihadapkan pada tantangan ekonomi yang kompleks. Tingginya utang rumah tangga, lemahnya permintaan domestik, nilai baht yang kuat, ketidakpastian perdagangan, dan tekanan terhadap ekspor telah melemahkan pertumbuhan ekonomi Thailand dalam beberapa tahun terakhir.
Kekhawatiran ekonomi bisa menjadi penentu masa jabatan kedua Anutin. Ekonomi Thailand tetap termasuk yang paling lemah di kawasan, dengan berbagai prediksi menempatkan pertumbuhan 2026 di kisaran 1,6 hingga 2 persen.
Di antara negara-negara Asia Tenggara, Vietnam mencatat pertumbuhan PDB lebih cepat daripada Thailand, sementara Malaysia menempati peringkat lebih tinggi dalam Indeks Daya Saing Global World Economic Forum.
Janji Ekonomi Hijau dan Kritik Pakar
Bhumjaithai menyatakan akan memperbaiki kondisi ekonomi lewat kombinasi subsidi konsumen, kredit murah, teknokrat yang ramah bisnis, dan promosi "ekonomi hijau". Platform kampanye mereka mencakup dukungan untuk proyek panel surya komunitas dan upaya menurunkan tagihan listrik rumah tangga, tetapi pakar menilai hal tersebut jauh dari cukup.
"Kebijakan ekonomi hijau pemerintah cenderung fokus sempit pada promosi proyek energi terbarukan dan kredit karbon," kata Prapimphan Chiengkul, dosen asosiasi di Universitas Thammasat.
"Namun, transisi hijau yang sesungguhnya di Thailand membutuhkan perubahan yang jauh lebih mendasar dan struktural di semua sektor, seperti pertanian berkelanjutan, serta investasi dalam proyek adaptasi," tambahnya.
Tekanan Geopolitik dan Inflasi
Thailand juga masih menghadapi dampak perang perbatasan tahun lalu dengan Kamboja, yang merupakan pertempuran terburuk antara kedua negara dalam lebih dari satu dekade. Bentrok tersebut menewaskan sedikitnya 149 orang dan membuat ratusan ribu orang mengungsi sebelum gencatan senjata kedua disepakati pada akhir Desember.
Lebih mendesak lagi, pemerintah Anutin juga harus menghadapi dampak perang AS-Israel dengan Iran. Thailand sepenuhnya bergantung pada impor minyak dan gas, dan konflik di Timur Tengah telah memicu lonjakan harga bahan bakar. Tugas pertama Anutin adalah menangani inflasi yang melonjak dan meningkatnya biaya hidup.
"Dalam jangka pendek, tidak ada peluang bagi Anutin untuk menghadirkan keberhasilan ekonomi, karena lanskap geopolitik di sekitarnya sedang bergeser," kata Mark Cogan, dosen asosiasi Studi Perdamaian dan Konflik di Universitas Kansai Gaidai, Jepang.
"Yang terburuk, Anutin justru kurang memberikan kepastian. Ada seruan agar masyarakat menanam sayur sendiri dan memelihara ayam, strategi swasembada darurat yang dipinjam dari masa lain," tambahnya.
Dinamika Politik yang Berubah
Sejak berakhirnya monarki absolut pada 1932, Thailand berulang kali berayun antara pemerintahan terpilih dan intervensi militer atau yudisial. Dalam dua dekade terakhir, Thailand telah mengalami dua kudeta, rangkaian protea, dan putusan pengadilan yang menggulingkan lima perdana menteri.
Anutin membangun kariernya dengan fleksibilitas taktis. Mantan taipan konstruksi dan putra mantan menteri kabinet ini pernah menjabat sebagai wakil perdana menteri, menteri kesehatan, menteri dalam negeri, dan koordinator COVID-19 Thailand. Dia lama dianggap sebagai broker yang adaptif, bukan pemimpin nasional, dan dikenal karena memperjuangkan dekriminalisasi ganja pada 2022.
Kekuatan sebenarnya terletak pada kemampuannya bergerak di antara pusat-pusat kekuasaan yang bersaing di Thailand tanpa menimbulkan permusuhan dengan militer, pengadilan, atau kerajaan.
Penurunan Pengaruh Keluarga Shinawatra
Anutin pertama kali menjadi perdana menteri pada September 2025 setelah Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari Pheu Thai diberhentikan karena melanggar aturan etika dalam menangani sengketa dengan Kamboja. Ia segera membubarkan parlemen untuk mencari mandat yang lebih kuat, dan strateginya berhasil.
Dengan kampanye di tengah gelombang nasionalisme yang dipicu konflik perbatasan, ia menampilkan diri sebagai kandidat yang memprioritaskan stabilitas. Kemenangan ini menegaskan penurunan pengaruh keluarga Shinawatra yang pernah dominan, yang membentuk politik Thailand selama 25 tahun terakhir.
Kekhawatiran Hukum dan Stabilitas
Kekhawatiran lain bagi Anutin adalah Mahkamah Konstitusi Thailand yang menerima gugatan pada 18 Maret terkait penggunaan barcode dan kode QR pada kertas suara, yang menurut pakar melanggar prinsip pemungutan suara rahasia.
Komisi pemilihan memiliki waktu 15 hari untuk merespons, setelah itu mahkamah dapat membatalkan pemilu Februari dan memerintahkan pemungutan suara ulang. Meski kecil kemungkinan terjadi, hal ini menjadi pengingat bahwa stabilitas politik di Thailand tidak pernah bisa dianggap pasti.
