Senator Republik Gagalkan Upaya Demokrat Batasi Wewenang Perang Trump
Mayoritas Senator Amerika Serikat (AS), yang didominasi oleh Partai Republik, telah menolak resolusi yang diajukan oleh Partai Demokrat untuk membatasi wewenang perang yang dimiliki Presiden Donald Trump. Penolakan ini secara efektif menggagalkan upaya Partai Demokrat dalam menghentikan perang melawan Iran, yang telah berlangsung selama lebih dari enam pekan.
Voting Senat AS Menunjukkan Dukungan Kuat untuk Trump
Dalam voting yang digelar pada Rabu (15/4) waktu AS, sebanyak 52 Senator AS menolak untuk meloloskan resolusi mengenai wewenang perang presiden. Sementara itu, 47 Senator AS lainnya mendukung resolusi tersebut, namun kalah jumlah. Hasil ini menggarisbawahi dukungan berkelanjutan Partai Republik terhadap kebijakan perang Trump, yang telah memerintahkan operasi militer terhadap Iran sejak 28 Februari lalu, dengan gencatan senjata sementara yang berlangsung sejak 7 April.
Dalam wawancara dengan Fox Business Network yang ditayangkan pada Rabu (15/4), Trump menyatakan bahwa perang hampir berakhir. Pernyataan ini merupakan kesekian kalinya Trump mengungkapkan hal serupa dalam beberapa waktu terakhir, meskipun konflik masih berlanjut.
Upaya Mediasi dan Perlawanan Demokrat
Pakistan, yang bertindak sebagai mediator dalam konflik AS-Iran, berkunjung ke Teheran pada Rabu (15/4) waktu setempat dalam upaya mencegah pembaruan konflik. Kunjungan ini terjadi setelah perundingan damai antara kedua negara yang digelar di Islamabad pada akhir pekan sebelumnya berakhir tanpa kesepakatan.
Ini menjadi momen keempat kalinya bagi Partai Demokrat untuk memaksa Senat AS bertindak dalam membatasi wewenang perang presiden sejak perang dimulai. Semua upaya Partai Demokrat itu gagal karena adanya perlawanan kuat dari hampir setiap Senator Republikan, dengan pengecualian Rand Paul dari Kentucky.
Posisi Unik Senator Rand Paul
Rand Paul, yang cenderung libertarian dan secara vokal menentang pengeluaran militer yang berlebihan serta menganut interpretasi ketat terhadap Konstitusi AS, menjadi satu-satunya Senator Republikan yang mendukung resolusi pembatasan wewenang perang presiden dalam voting terbaru ini. Satu Senator Republikan lainnya, Jim Justice dari West Virginia, tidak memberikan suaranya.
Meskipun Konstitusi AS menyatakan bahwa Kongres, bukan presiden, yang memiliki wewenang untuk mendeklarasikan perang, para Presiden AS dari kedua partai telah lama berpendapat bahwa pembatasan ini tidak berlaku untuk operasi militer jangka pendek atau dalam situasi di mana negara menghadapi ancaman langsung.
