SBY Ingatkan TNI Patuhi Konstitusi dan Jauhi Politik Praktis
Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyampaikan harapan dan peringatan penting kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar tidak terlibat dalam politik praktis. Dalam pidatonya, SBY menekankan bahwa TNI harus tetap netral dalam kehidupan demokrasi untuk menjaga stabilitas negara.
Pesan Netralitas dalam Acara Supermentor
Pernyataan ini disampaikan SBY saat menjadi pembicara dalam acara Supermentor yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa (14/4/2026). Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk menteri dan gubernur.
SBY membuka pidatonya dengan menceritakan pengalaman pribadi saat menangani krisis penyanderaan kapal berbendera Indonesia di Somalia pada tahun 2011. Dia mengungkapkan risiko besar yang diambilnya saat itu, yang bisa mengakhiri karier politiknya jika gagal.
"Saya mengambil risiko, itu bisa gagal. Kalau gagal, karier politik saya finish. Tapi saya mengalkulasikan ini kedaulatan kita harus kita jaga, harus kita selamatkan warga negara kita, kita selamatkan kapal kita," kata SBY.
Dia memuji profesionalisme TNI dalam melaksanakan tugas tersebut, yang menurutnya sesuai dengan amanah konstitusi. Namun, SBY kemudian beralih ke pesan inti tentang netralitas TNI.
Harapan untuk TNI yang Patuh pada Demokrasi
SBY mengungkapkan harapannya agar TNI tidak masuk dalam politik praktis dan tetap netral dalam kehidupan demokrasi, termasuk dalam pemilu. Sebagai mantan panglima tertinggi dan pelaku reformasi ABRI, dia mendoakan agar TNI semakin kuat dan berjaya di masa depan.
"Oleh karena itu sebagai mantan panglima tertinggi, saya mendoakan agar TNI kita ke depan makin berjaya, makin kuat untuk negara kita. Sebagai mantan pelaku reformasi ABRI, tetaplah pada tugas pokok sesuai dengan konstitusi. Jangan masuk dalam politik praktis. Tetaplah netral dalam kehidupan demokrasi, netral dalam pemilu supaya menjadi adil," tegas SBY.
Dia juga menegaskan bahwa TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) adalah milik rakyat. SBY menyatakan bahwa rakyat akan bangga pada TNI yang hebat dan patuh pada demokrasi serta aturan hukum.
"Ingat, TNI, Polri, Badan Intelijen Negara itu milik rakyat, milik kita semua. Kita akan bangga TNI-nya hebat, jago, tapi juga patuh pada demokrasi dan the rule of law," tambahnya.
Dukungan dari Tokoh-Tokoh Terkait
Acara Supermentor ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain:
- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
- Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)
- Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno
- Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman
- Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya
- Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan
- Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Stella Christie
- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah
Kehadiran mereka menunjukkan dukungan terhadap pesan SBY tentang pentingnya netralitas lembaga keamanan dalam menjaga demokrasi Indonesia. Pesan ini diharapkan dapat mengingatkan semua pihak akan peran konstitusional TNI dalam sistem negara.
