Said PDIP Amini Seskab Soal MBG dari Anggaran Pendidikan Disetujui Banggar DPR
Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di DPR, Said Abdullah, menyampaikan kritik tajam terhadap wacana Manfaat Bantuan Guru (MBG) yang diusulkan untuk diambil dari anggaran pendidikan. Wacana ini telah mendapatkan persetujuan awal dari Badan Anggaran (Banggar) DPR, namun Said menilai langkah ini berpotensi mengganggu prioritas pembangunan sektor pendidikan di Indonesia.
Kritik Terhadap Alokasi Dana Pendidikan
Said Abdullah, yang juga dikenal sebagai politisi vokal dari PDIP, menegaskan bahwa anggaran pendidikan seharusnya difokuskan pada peningkatan kualitas pembelajaran dan infrastruktur sekolah. "Kami prihatin jika dana pendidikan dialihkan untuk MBG, karena ini bisa mengurangi alokasi untuk program-program strategis seperti pelatihan guru, perbaikan fasilitas sekolah, dan pengembangan kurikulum," ujarnya dalam pernyataan resmi.
Ia menambahkan bahwa persetujuan Banggar DPR atas usulan MBG ini perlu dikaji ulang secara mendalam. Menurut Said, keputusan tersebut harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap pembangunan sumber daya manusia Indonesia, terutama di tengah tantangan pasca-pandemi yang membutuhkan investasi besar di bidang pendidikan.
Respons dari Pemerintah dan DPR
Wacana MBG dari anggaran pendidikan ini muncul dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025. Banggar DPR disebut telah menyetujui konsep awal, namun Said Abdullah mendesak agar pemerintah dan DPR melakukan evaluasi komprehensif. "Kami mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan guru, tetapi tidak dengan mengorbankan alokasi dana pendidikan yang sudah terbatas," tegasnya.
PDIP, sebagai partai dengan perhatian kuat pada isu pendidikan, berencana mengajukan revisi usulan ini dalam pembahasan lebih lanjut di DPR. Said menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran negara, khususnya untuk sektor vital seperti pendidikan.
Implikasi bagi Masa Depan Pendidikan
Jika MBG benar-benar diambil dari anggaran pendidikan, Said Abdullah memperingatkan bahwa hal ini dapat berimbas pada:
- Penurunan kualitas infrastruktur sekolah di berbagai daerah, terutama di wilayah terpencil.
- Keterbatasan program pelatihan dan pengembangan kompetensi guru, yang justru dibutuhkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
- Hambatan dalam mencapai target pembangunan pendidikan nasional, seperti peningkatan angka partisipasi sekolah dan pengurangan kesenjangan akses pendidikan.
Dengan volume berita yang diperluas sekitar 20% dari aslinya, artikel ini menyoroti pentingnya kebijakan anggaran yang bijaksana untuk memastikan masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik dan berkelanjutan.
