Qodari: Dialog Itu Wajib dalam Demokrasi, Bukan Tuntutan Sepihak
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa dialog merupakan elemen wajib dalam praktik negara demokrasi. Pemerintah, menurutnya, berkomitmen untuk terus berdialog dengan masyarakat guna menjalankan dan meningkatkan kualitas program prioritas nasional.
"Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya. Itu namanya semua gue, maunya dia saja," kata Qodari, Rabu (17/6).
Pernyataan ini disampaikan Qodari menanggapi aksi protes sebagian mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) terhadap kehadiran tiga pejabat negara dalam sebuah diskusi di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Yogyakarta, Senin (15/6) malam. Diskusi yang menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono itu sempat berjalan lancar. Namun, di tengah acara, sejumlah mahasiswa merangsek ke panggung dan membentangkan spanduk penolakan, sehingga diskusi bubar.
Qodari menilai bahwa sebagian mahasiswa sebenarnya merestui acara tersebut, dan pihak kampus pun mengetahui kegiatan itu. Diskusi sempat berjalan lancar dan mahasiswa tertib. "Jadi sebetulnya kan ada anomali di situ, ada interupsi," ujar Qodari.
Menanggapi anggapan bahwa mahasiswa yang merangsek lelah berdiskusi dan ingin menuntut pemerintah, Qodari melihatnya sebagai kemarahan semata. "Saya kira dialog itu, ya, dijawab dengan dialog yang lain, kan tidak susah. Saya kira itu jawaban yang paling proporsional. Kalau kita bicara mengenai demokrasi dan bicara mengenai dialog," kata Qodari.
Mengenai tuntutan mahasiswa yang meminta pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Qodari menjelaskan bahwa program itu adalah prioritas Presiden RI Prabowo Subianto. Program tersebut lahir dari kegelisahan Prabowo untuk menyelesaikan masalah stunting di Indonesia dan merupakan mandat dari masyarakat yang memilih Prabowo dalam pemilihan umum. "Nah pada titik itu juga saya mau kasih konteks, bahwa yang namanya MBG nggak bisa Anda (mahasiswa) minta langsung berhenti. Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, nggak bisa diberhentikan," tegas Qodari.
Lebih lanjut, Qodari menyatakan bahwa ketidaksetujuan mahasiswa harus dibagi dalam dua kategori. Pertama, ketidaksetujuan yang bersifat politik, yang menurutnya tidak ada ruang negosiasi. "Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya. Anda sama dengan mengatakan Pak Prabowo jangan memenuhi janji kampanye," kata Qodari. Kedua, ketidaksetujuan yang bersifat teknokratis, yang bisa diperbaiki bersama. "Nah, kalau ketidaksetujuan Anda (mahasiswa) itu bersifat kategorikal, bersifat tenokratis, ya kita perbaiki mana yang kurang-kurang," jelas Qodari.
Qodari mengingatkan bahwa 96 juta masyarakat Indonesia, mayoritas, memilih Prabowo beserta program kerja dan visi-misinya. Oleh karena itu, mahasiswa perlu melihat gambaran besar dan tidak serta-merta menuntut penghentian program prioritas nasional.
