PSI Usulkan Konsep Faction Threshold Gantikan Parliamentary Threshold
Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, mengemukakan pandangan terkait parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Dalam pernyataannya, Raja Juli justru mengusulkan konsep faction threshold sebagai alternatif pengganti parliamentary threshold yang selama ini diterapkan.
Alasan Pergantian ke Faction Threshold
"PSI justru mengusulkan bukan parliamentary threshold, tapi faction threshold ya," tegas Raja Juli di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Sabtu (14/3/2026). Menurutnya, efektivitas kinerja parlemen lebih tepat diukur melalui ambang batas pembentukan fraksi, bukan sekadar ambang batas kursi parlemen.
Ia menjelaskan bahwa dengan mekanisme faction threshold, partai-partai politik yang tidak memenuhi ambang batas tertentu akan secara otomatis bergabung untuk membentuk sebuah fraksi. "Jadi kalau dikatakan bahwa PT itu adalah untuk efektivitas, sebenarnya untuk efektivitas parlemen itu lebih baik menggunakan faction threshold," paparnya.
Mekanisme dan Persentase yang Diusulkan
Raja Juli memberikan contoh konkret mengenai persentase yang mungkin diterapkan. "Jadi artinya, berapa partai yang taruh lah misalkan ya, untuk membentuk sebuah fraksi itu diminta minimum 7 persen atau bahkan 10 persen," ujarnya. Dengan aturan tersebut, partai-partai yang tidak mencapai 7 atau 10 persen akan berkolaborasi membentuk fraksi bersama.
"Nah nanti dengan sendirinya partai-partai yang tidak sampai 7 atau 10 persen itu dapat bergabung membentuk fraksi," sambung Sekjen PSI ini. Mekanisme ini dinilainya dapat mendorong terjadinya konsolidasi politik secara alami berdasarkan kedekatan ideologi antarpartai.
Dampak terhadap Penyederhanaan Partai
Menurut analisis Raja Juli, penerapan faction threshold akan menciptakan penyederhanaan sistem kepartaian secara natural. "Jadi lama-lama justru akan terjadi penyederhanaan secara natural, dan itu jauh akan lebih efektif kalau kita membuat faction threshold bukan parliamentary threshold," jelasnya.
Ia mengkritik parliamentary threshold yang selama ini diterapkan, dengan menyatakan bahwa sejarah menunjukkan jumlah partai politik tidak berkurang signifikan meski dengan berbagai bentuk ambang batas parlemen. "Karena sejarahnya dengan beberapa bentuk PT, jumlah partai juga tidak berkurang dan kemudian juga efektivitas juga tidak menjamin secara otomatis bisa menjadi lebih baik," tambahnya.
Posisi PSI dalam Pembahasan di DPR
Meski mengusulkan perubahan konsep, Raja Juli menegaskan bahwa PSI akan tetap mengikuti proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, partainya akan berpegang pada dua prinsip utama dalam setiap keputusan.
"Jadi berapa pun kami tidak masalah, tapi saya kira rambu-rambunya adalah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan yang kedua nilai demokrasi itu sendiri," tegasnya. Ia menekankan prinsip dasar demokrasi bahwa setiap suara rakyat harus mendapatkan representasinya di DPR.
"One man, one vote itu artinya adalah satu suara itu harus mendapatkan representasinya di DPR," tutup Raja Juli, menegaskan komitmen PSI terhadap prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem perwakilan.
