Pramono Soroti Premanisme di Jakarta Meski Jadi Kota Teraman Kedua ASEAN
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo secara tegas menyoroti masih maraknya praktik premanisme di ibu kota, meskipun Jakarta baru saja berhasil meraih predikat sebagai kota teraman kedua di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) berdasarkan survei Global Residence Index edisi 2026. Pencapaian ini, menurutnya, patut diapresiasi namun tidak boleh membuat pemerintah lengah terhadap persoalan keamanan yang masih terjadi di lapangan, terutama yang menyasar masyarakat kecil dan sektor informal.
Kasus Pemalakan Pedagang Bakso di Tanah Abang Jadi Perhatian Serius
Salah satu insiden yang menjadi fokus perhatian Pramono adalah aksi pemalakan terhadap pedagang bakso di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kejadian ini viral di media sosial setelah video yang diunggah akun Instagram @jabodetabek24info memperlihatkan seorang pria berjaket biru merusak barang dagangan korban dengan memecahkan mangkuk-mangkuk bakso. Pramono menegaskan bahwa keamanan kota tidak hanya diukur dari data survei global, tetapi juga dari rasa aman yang dirasakan langsung oleh warga dalam kehidupan sehari-hari.
"Jadi, Jakarta ini yang menempatkan kota nomor dua teraman, itu bukan kata Gubernur, tetapi hasil survei dunia. Dalam persoalan itu masih ada tukang bakso, pedagang bakso yang dipalak di Tanah Abang, kami bergerak cepat, itu menjadi perhatian serius kami," ujar Pramono di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4).
Langkah Cepat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Menanggapi kasus tersebut, Pramono mengungkapkan bahwa dirinya langsung mengambil tindakan cepat dengan menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk bertindak tegas. Pelaku yang tidak hanya melakukan pemalakan tetapi juga merusak barang dagangan korban berhasil diamankan dan ditahan. "Saya pada saat itu juga langsung menelepon Kepala Dinas Satpol PP untuk mengambil tindakan dan apa yang memalak, yang memecahkan mangkok-mangkoknya langsung ditangkap dan ditahan," jelasnya.
Langkah responsif ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merespons setiap laporan masyarakat secara sigap. Pramono memastikan bahwa tidak ada toleransi terhadap tindakan premanisme dalam bentuk apa pun, dan pemerintah akan terus memperkuat pengawasan di titik-titik rawan serta meningkatkan kapasitas aparat dalam menangani laporan warga.
Dinamika Sosial Jakarta dan Peran Masyarakat
Lebih jauh, Pramono menjelaskan bahwa Jakarta sebagai kota metropolitan dengan populasi lebih dari 11 juta jiwa memiliki dinamika sosial yang kompleks. Jika dihitung dengan wilayah aglomerasi, jumlah penduduk bahkan mencapai hampir 42 juta jiwa menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dengan kondisi tersebut, potensi gangguan keamanan tetap ada, namun yang terpenting adalah bagaimana pemerintah mampu hadir dan memberikan solusi cepat terhadap setiap insiden.
Pramono juga menekankan bahwa upaya menjaga keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi membutuhkan peran serta aktif masyarakat dalam melaporkan setiap kejadian yang meresahkan. "Yang seperti itu tentunya segera kami tindak dengan tegas," tegasnya. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan warga, diharapkan Jakarta tidak hanya unggul dalam peringkat survei global, tetapi juga benar-benar menjadi kota yang aman dan nyaman bagi seluruh warganya, termasuk pedagang kecil dan pelaku usaha informal.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus memastikan keamanan yang merata hingga ke level terbawah, sehingga predikat kota teraman tidak sekadar angka statistik, tetapi terefleksi dalam pengalaman hidup sehari-hari masyarakat Jakarta.
