PDIP Usulkan WFH Dilaksanakan di Hari Selasa hingga Kamis
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengusulkan agar kebijakan work from home atau WFH satu hari dalam sepekan tidak diterapkan pada hari Jumat atau Senin. Menurutnya, kedua hari tersebut berpotensi menambah konsumsi bahan bakar minyak jika dimanfaatkan untuk libur panjang.
Alasan Penolakan WFH di Hari Jumat dan Senin
Deddy Sitorus, yang juga merupakan anggota Komisi II DPR, menjelaskan bahwa tujuan utama WFH adalah untuk menghemat BBM yang berpotensi langka. "Jika untuk menghemat BBM yang berpotensi langka, maka memang sebaiknya tidak memasukkan hari Jumat dan hari Senin," ujarnya pada Jumat (27/3/2026).
Ia menegaskan bahwa penerapan WFH di dua hari itu justru dapat dijadikan sebagai kesempatan untuk libur long weekend. Hal ini dikhawatirkan akan menggagalkan tujuan awal penghematan energi dan malah meningkatkan konsumsi BBM akibat aktivitas perjalanan.
Rekomendasi Hari yang Lebih Tepat
Sebagai solusi, Deddy mengusulkan agar hari WFH diambil di antara Selasa hingga Kamis. "Oleh karena itu yang paling cocok adalah Selasa-Kamis di mana hari Senin digunakan untuk perencanaan atau briefing dan hari Jumat untuk evaluasi," jelasnya.
Ia menilai salah satu hari dalam rentang tersebut lebih sesuai untuk diberlakukan WFH tanpa mengganggu produktivitas kerja. Usulan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar mencapai tujuannya dalam penghematan energi.
SOP Pengawasan dan Pengecualian untuk Pelayanan Publik
Lebih lanjut, Deddy juga mendorong adanya Standar Operasional Prosedur pengawasan, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara. Ia menekankan bahwa bidang pelayanan publik esensial tidak boleh menerapkan WFH sama sekali.
"Menurut saya yang terkait pelayanan publik esensial tidak boleh WFH karena akan menyebabkan efek domino bagi publik dan aktivitas ekonomi," tegasnya.
Untuk mengatur keadilan dalam penerapan WFH, ia menyarankan agar keputusan tentang shift yang dapat bekerja dari rumah diserahkan pada masing-masing instansi dan pimpinan lembaga. Menurutnya, kebijakan ini tidak boleh diberlakukan secara nasional atau dipukul rata karena dapat berdampak pada kualitas layanan.
Kesiapan Perangkat ASN untuk WFH
Deddy juga menyoroti pentingnya kesiapan perangkat yang dimiliki ASN yang akan menjalani WFH. Ia mempertanyakan apakah semua ASN memiliki perangkat komputer, tablet, atau alat komunikasi yang tersambung secara terus-menerus selama jam kerja.
"Hal ini menjadi penting karena tanpa itu sebenarnya sama saja dengan libur sebab tak dapat diawasi dan tak mengerjakan apapun. Sebut saja libur dan bukan WFH," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa tanpa perangkat yang memadai, WFH hanya akan menjadi liburan terselubung bagi ASN tersebut, yang tentu tidak sesuai dengan tujuan kebijakan.
Latar Belakang dan Pembahasan Pemerintah
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto belum menentukan hari untuk bekerja dari rumah bagi para pekerja demi penghematan energi. Namun, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa sudah ada pembahasan terkait hal tersebut, dan hari yang ditetapkan sudah mayoritas satu suara.
Usulan dari PDIP ini muncul dalam konteks upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penghematan BBM dan energi nasional. Diskusi ini juga terkait dengan langkah-langkah lain seperti pemangkasan jatah BBM untuk eselon 1-3 di Setjen DPR dan penghematan listrik dengan mematikan lampu pukul 18.00 WIB.
