Partai Demokrat AS Ajukan Pemakzulan Menhan Pete Hegseth Atas Tuduhan Kejahatan Perang
Washington DC - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat secara resmi mengajukan enam pasal pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan (Menhan) Pete Hegseth pada Rabu (15/4). Mereka menuduh Hegseth melakukan "kejahatan dan pelanggaran berat", termasuk mengobarkan perang terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres AS, yang dianggap sebagai tindakan melanggar hukum dan membahayakan keamanan nasional.
Proses Pemakzulan Dipimpin oleh Anggota DPR Yassamin Ansari
Pengajuan resolusi pemakzulan ini, seperti dilaporkan oleh AFP pada Kamis (16/4/2026), dipimpin oleh anggota DPR AS, Yassamin Ansari, yang mewakili Partai Demokrat untuk negara bagian Arizona. Dalam pernyataannya melalui media sosial X, Ansari menegaskan: "Saya telah mengajukan pasal-pasal pemakzulan terhadap Pete Hegseth karena melanggar sumpahnya, membahayakan personel militer AS, dan melakukan kejahatan perang, termasuk serangan terhadap warga sipil dan sekolah perempuan di Minab, Iran." Namun, pengajuan ini memiliki peluang tipis untuk diloloskan karena DPR AS saat ini dikuasai oleh Partai Republik, yang cenderung mendukung Hegseth.
Rincian Tuduhan dalam Pasal Pemakzulan
Pasal pemakzulan pertama menuduh Hegseth memulai konflik dengan Iran "tanpa deklarasi perang atau otorisasi hukum khusus dari Kongres" dan dengan sengaja mengekspos personel Angkatan Bersenjata AS pada risiko cedera atau kematian. Pasal lainnya menyatakan Hegseth bertanggung jawab atas serangan terhadap sebuah Sekolah Dasar (SD) di Iran pada 28 Februari, yang menewaskan sedikitnya 170 orang, termasuk siswa dan guru. Laporan New York Times mengungkapkan bahwa temuan awal investigasi militer AS menunjukkan rudal jelajah Tomahawk AS menghantam sekolah tersebut karena kesalahan penargetan.
Dokumen pemakzulan juga menuduh Hegseth telah "mengizinkan, membiarkan, atau gagal mencegah penggunaan kekuatan militer dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum konflik bersenjata". Selain itu, Partai Demokrat mengkritik Hegseth atas serangan "serangan ganda" terhadap kapal-kapal yang diduga menyelundupkan narkoba di kawasan Karibia, yang dianggap ilegal dan merusak aturan keterlibatan yang dirancang untuk melindungi warga sipil.
Tuduhan Tambahan dan Respons dari Pentagon
Tuduhan lainnya mencakup kelalaian dalam menangani informasi militer sensitif dan menghalangi pengawasan Kongres AS, merujuk pada penggunaan aplikasi pesan komersial "Signal" oleh Hegseth untuk membahas serangan terhadap Yaman. Menanggapi pengajuan ini, Sekretaris Pers Pentagon, Kingsley Wilson, mengatakan kepada media Axios: "Ini hanyalah upaya lainnya dari Partai Demokrat untuk membuat berita utama, sementara Departemen Perang secara tegas dan luas mencapai tujuan Presiden di Iran."
Pemakzulan merupakan proses di mana DPR AS mengajukan tuduhan terhadap pejabat pemerintah atas dugaan pelanggaran, dengan pemecatan dari jabatan hanya dimungkinkan jika Senat AS menyatakan pejabat itu bersalah setelah persidangan. Perang di Timur Tengah ini telah memicu lonjakan harga minyak dan menurunkan angka kepuasan publik terhadap Presiden Trump menjelang pemilu sela yang krusial pada November mendatang.
