PAN Usul Hapus Ambang Batas Parlemen, Khawatirkan Suara Sah Hilang
PAN Usul Hapus Ambang Batas Parlemen, Suara Sah Hilang

PAN Usul Hapus Ambang Batas Parlemen, Singgung Banyak Suara Sah Hilang

Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) mengusulkan penghapusan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dengan menetapkan angka 0%. Usulan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN sekaligus Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, sebagai respons terhadap usulan Partai NasDem yang menginginkan PT dinaikkan menjadi 7%.

Viva menegaskan bahwa setiap partai memiliki pemikiran sendiri terkait hal ini, yang dianggap logis dan wajar. Namun, PAN selalu berpegang pada prinsip hukum, kaidah, dan norma pemilu dalam setiap kebijakannya.

Argumen untuk PT 0%

Menurut Viva, semakin tinggi angka parliamentary threshold dan semakin banyak partai peserta pemilu, sistem akan semakin disproposional karena nilai representasinya rendah. "Karena akan semakin banyak suara sah nasional tidak bisa dikonversi menjadi kursi, alias suara akan hilang tertelan ombak. Banyak partai peserta pemilu tidak lolos PT sehingga suara sahnya hilang," ujarnya.

Ia memberikan data historis untuk mendukung argumennya:

  • Pemilu 2009 dengan PT 2,5%: suara sah nasional yang hilang mencapai 19.047.481 suara atau sekitar 18% dari total.
  • Pemilu 2014 dengan PT 3,5%: suara hilang tercatat 2.964.975 suara atau 2,4%.
  • Pemilu 2019 dengan PT 4%: suara hilang sebesar 13.595.842 suara (9,7% suara sah nasional).
  • Pemilu 2024 dengan PT 4%: suara hilang sebesar 16.105.152 suara (10,6% suara sah nasional).

Viva memperingatkan bahwa jika PT dinaikkan menjadi 7%, suara sah yang hilang akan semakin besar, membuat pemilu semakin disproposional, dan berpotensi mengurangi integritas, kualitas, serta kedaulatan rakyat.

Solusi Demokratis Tanpa Fragmentasi

Untuk mengatasi kekhawatiran terkait fragmentasi politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Viva menyarankan mekanisme koalisi partai dalam pembentukan fraksi. "Hal ini sebagai solusi demokratis, tanpa menciderai nilai kedaulatan rakyat dan menjaga agar pemerintah dapat berjalan stabil," tuturnya.

Usulan NasDem untuk PT 7%

Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan bahwa partainya akan konsisten mendorong peningkatan ambang batas parlemen menjadi 7%. Paloh berpendapat bahwa ambang batas 7% jauh lebih efektif dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan implementasi manfaat demokrasi.

"Saya pikir biasanya NasDem itu harusnya tetap konsisten aja di situ. Kecuali ada perubahan-perubahan yang berarti sekali ya. Bagaimanapun juga, kita memang, NasDem berpikir, sejujurnya, dari sistem multipartai, kalau bisa kita berubah menjadi selected party, itu jauh lebih efektif," ujar Paloh di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat.

Paloh juga menyinggung banyaknya partai politik dan mempertanyakan manfaat demokrasi jika tidak membawa kemanfaatan. Ia menekankan pentingnya efektivitas, daya nalar, intelektualitas, dan moralitas dalam mencapai tujuan bersama.

Perdebatan ini menyoroti perbedaan pandangan antara PAN yang mengutamakan representasi suara rakyat dan NasDem yang fokus pada stabilitas pemerintahan melalui sistem multipartai yang lebih terpilih.