Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan respons terhadap wacana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk partai politik, dalam pemanfaatan fasilitas publik seperti halte Transjakarta. Sekretaris Jenderal DPP PAN, Eko Hendro Purnomo, menyatakan bahwa kebijakan ini mencerminkan semangat keterbukaan pemerintah dalam mendorong partisipasi aktif berbagai elemen masyarakat untuk pembangunan kota yang lebih maju.
Apresiasi dan Peringatan dari PAN
Dalam keterangannya pada Kamis, 16 April 2026, Eko mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta yang memberikan ruang partisipasi lebih luas, termasuk kepada partai politik. "Ini mencerminkan semangat kolaboratif dalam membangun Jakarta yang lebih inklusif," ujarnya. Namun, PAN memandang bahwa rencana pemberian ruang branding partai politik di halte Transjakarta perlu dikaji ulang secara mendalam dan hati-hati.
PAN menekankan bahwa fungsi utama ruang publik, khususnya transportasi umum, harus tetap terjaga sebagai fasilitas yang netral dan bebas dari kepentingan politik praktis. "Transportasi publik adalah ruang bersama yang digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang politik. Oleh karena itu, penting untuk menjaga netralitasnya agar tidak menimbulkan kesan keberpihakan atau politisasi ruang publik," ungkap Eko lebih lanjut.
Pertimbangan Rasional yang Perlu Diperhatikan
PAN mengidentifikasi setidaknya empat pertimbangan rasional yang harus dipertimbangkan dalam wacana ini:
- Keberadaan branding partai politik di fasilitas publik berpotensi mengaburkan batas antara pelayanan publik dan kepentingan politik, yang seharusnya dijaga secara tegas dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
- Hal tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat pengguna transportasi publik yang menginginkan ruang yang bebas dari pesan-pesan politik, terutama di tengah keberagaman preferensi politik warga Jakarta.
- Kebijakan ini berpotensi memicu kompetisi branding antar partai di ruang publik, yang pada akhirnya dapat menggeser fungsi estetika dan kenyamanan fasilitas umum.
- Dari sisi etika demokrasi, ruang publik seharusnya menjadi area netral yang memperkuat persatuan, bukan justru membuka ruang segmentasi berdasarkan identitas politik.
Dukungan untuk Kolaborasi dengan Prinsip Netralitas
PAN mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk tetap membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, namun dengan tetap mengedepankan prinsip netralitas ruang publik dan kepentingan masyarakat luas. "Kami mendukung inovasi dan kolaborasi, tetapi kami juga mengingatkan bahwa ruang publik harus tetap menjadi milik semua, tanpa warna politik tertentu," tutup Eko. Respons ini menunjukkan komitmen PAN dalam menjaga integritas ruang publik sambil mendukung pembangunan yang inklusif di ibu kota.
