Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya memadati Jalan Gubernur Suryo untuk menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi pada Rabu (17/6). Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat.
Massa Mahasiswa dari Berbagai Kampus
Massa aksi terdiri dari mahasiswa Universitas Airlangga (Unair), UPN Veteran Jawa Timur, Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), Aliansi BEM Surabaya, dan elemen mahasiswa lainnya. Mereka membawa poster dan spanduk bernada protes, serta bergantian menyampaikan orasi melalui pengeras suara.
"Besok beberapa dari kita akan melaksanakan Salat Jumat, besok Hari Minggu beberapa dari kita akan melaksanakan ibadah mingguan, tapi hari ini kita akan melaksanakan ibadah mingguan," ujar salah satu orator di hadapan massa.
Kritik terhadap Demokrasi dan Peran Aparat
Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti kondisi demokrasi Indonesia yang dinilai semakin terpuruk. Mereka juga mengkritik peran aparat yang tidak menjalankan tugas pokoknya, melainkan terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Hari ini kita melihat pemerintah semakin merongrong demokrasi, tentara kita tidak menjaga perbatasan tapi malah mengurus MBG. Indonesia sedang sakit parah," tegas orator tersebut.
Penutupan Jalan dan Pengamanan Ketat
Akibat aksi ini, Jalan Yus Sudarso ditutup total dan arus lalu lintas dialihkan sementara. Di sepanjang gerbang Gedung Grahadi, telah dipasang pagar kawat berduri. Sejumlah aparat kepolisian terlihat berjaga di sisi dalam halaman gedung untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
16 Tuntutan Mahasiswa
Presiden BEM Unair, M Rizqi Senja Virawan, menyatakan bahwa aksi ini menyuarakan 16 tuntutan yang telah dikaji sebelumnya. Dua tuntutan utama adalah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, serta mencabut Undang-undang Polri dan Undang-undang TNI.
"Untuk tuntutan kami itu sebetulnya ada 16. Cuma kalau untuk tuntutan utamanya itu adalah hentikan program Makan Bergizi Gratis sama Koperasi Desa Merah Putih. Lalu ada cabut Undang-undang Polri dan Undang-undang TNI. Itu yang menjadi tuntutan paling utama," kata Rizqi saat dikonfirmasi, Selasa (16/6).
Tuntutan lainnya meliputi percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, penolakan militerisme, pengembalian fungsi militer pada pertahanan negara, penghentian tindakan represif aparat, pembebasan tahanan politik, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kesehatan.
Berikut adalah 16 poin tuntutan lengkap BEM Unair:
- Menuntut penguatan integritas dan independensi KPK.
- Mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat.
- Menolak militerisme dan mendesak pengembalian militer pada fungsi pertahanan negara sesuai prinsip supremasi sipil.
- Menghentikan budaya antikritik dan menjamin kebebasan berekspresi.
- Mengusut tuntas dugaan korupsi dalam program MBG.
- Mengusut tuntas kasus penerbitan IUP palsu oleh Kementerian ESDM.
- Menghentikan proyek ekstraktif yang merusak lingkungan.
- Menghentikan program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.
- Menuntut permintaan maaf dan evaluasi total kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
- Membebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat.
- Mengembalikan independensi Bank Indonesia.
- Menghentikan tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil.
- Menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, kependidikan, dan kesehatan.
- Menuntut pemerataan akses kesehatan dan pendidikan di daerah 3T.
- Menghentikan eksploitasi buruh dan diskriminasi gender di dunia kerja.
- Menghentikan represivitas terhadap pers dan menjamin kebebasan pers.
