Jusuf Kalla Buka Suara Soal Gaji Menteri di Tengah Wacana Pemotongan Anggaran
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) merespons wacana pemerintah melakukan penghematan anggaran, yang salah satunya mencakup pemotongan gaji para menteri. Menurut JK, gaji menteri saat ini tidak mencapai Rp 20 juta per bulan, sehingga jika dipotong lagi, jumlah yang diterima akan sangat kecil.
"Gaji menteri itu cuma sekitar Rp 19 juta. Kalau dipotong lagi, tinggal berapa yang diterima?" kata JK kepada awak media usai melaksanakan salat Idulfitri di Lapangan Masjid Agung Al Azhar, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
Perbandingan dengan Pejabat Lain
JK juga membandingkan gaji menteri dengan pejabat di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Jauh lebih tinggi gaji di BUMN dibandingkan menteri. DPR juga jauh lebih tinggi. Ini hanya untuk diketahui saja," ungkapnya.
Dia menegaskan bahwa menteri tidak menerima tunjangan seperti yang kerap dipersepsikan publik. "Tidak ada tunjangan. Hanya ada biaya operasional, itu saja," kata JK.
Latar Belakang Wacana Penghematan
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana melakukan penghematan anggaran usai meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Dia meminta jajaran menterinya mengkaji penghematan yang dapat dilakukan untuk menjaga defisit anggaran.
Prabowo mengutip contoh Pakistan, yang menerapkan kebijakan penghematan drastis akibat konflik tersebut. Langkah-langkah Pakistan meliputi:
- 50 persen work from home (WFH) untuk semua kantor pemerintah dan swasta.
- Hari kerja dipotong menjadi empat hari.
- Pemangkasan gaji anggota DPR sebesar 25 persen, bahkan anggota kabinet tidak diberikan gaji.
- Pengumpulan dana dari penghematan gaji untuk membantu kelompok rentan.
- Pemangkasan 50 persen penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk semua kementerian/lembaga.
- 60 persen kendaraan pemerintah tidak digunakan pada setiap saat.
- Penghentian semua belanja AC, kendaraan, dan mebel dari lembaga pemerintahan.
Dukungan dari DPR
Anggota Komisi II DPR Ali Ahmad mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penghematan anggaran. Menurutnya, pemotongan gaji pejabat negara dapat menjadi sinyal moral bahwa di tengah ketidakpastian global, pemimpin harus menunjukkan empati dan solidaritas kepada rakyat.
"Ketika rakyat diminta bersiap menghadapi dampak ekonomi, para pejabat juga perlu menunjukkan kesiapan berkorban," kata Ali dalam keterangannya, Selasa (17/3/2026).
Ali menyadari bahwa pemotongan gaji menteri maupun anggota DPR memiliki nilai simbolik yang kuat, namun secara fiskal, kontribusinya terhadap anggaran negara relatif kecil. "Karena itu langkah ini perlu diposisikan sebagai pesan kepemimpinan moral, bukan satu-satunya instrumen kebijakan ekonomi," ungkap politikus PKB ini.
Dia menilai konflik geopolitik di Timur Tengah berpotensi berdampak pada harga energi global, rantai pasok internasional, hingga stabilitas ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, ia mendorong agar wacana penghematan diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal secara nasional.
"Dalam situasi seperti ini, wacana penghematan harus diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal nasional, mulai dari efisiensi belanja kementerian, penguatan prioritas program, hingga pengendalian pemborosan anggaran," tegas Ali.
