HNW Dorong Prabowo Perjuangkan Kemerdekaan Palestina di Forum Internasional
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid (HNW), menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memaksimalkan peran Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Tujuannya adalah untuk menghentikan konflik bersenjata, mewujudkan kemerdekaan Palestina, dan memastikan komitmen perdamaian yang sering dilanggar oleh Israel di Jalur Gaza maupun Tepi Barat Palestina.
Momentum Kritis untuk Aksi Nyata
Dalam keterangan resminya pada Rabu, 18 Februari 2026, HNW menegaskan bahwa kehadiran Presiden Prabowo di Amerika Serikat, yang salah satu agendanya menghadiri KTT perdana Dewan Perdamaian, harus dimanfaatkan secara optimal. "Ini adalah kesempatan untuk menghentikan perang yang telah menimbulkan genosida dan berbagai pelanggaran oleh Israel terhadap rakyat Palestina," ujarnya. Ia menambahkan bahwa tujuan akhirnya adalah terciptanya perdamaian dengan kemerdekaan Palestina serta berakhirnya segala bentuk penjajahan, sesuai amanat konstitusi Indonesia.
HNW juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang tergabung dalam BoP, seperti Mesir, Turki, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan. "Menteri luar negeri dari negara-negara OKI ini telah tiga kali membuat pernyataan bersama menolak keras tindakan Israel yang jelas melanggar kesepakatan damai, penghentian perang, dan kemerdekaan Palestina, bahkan dalam skema dua negara," imbuhnya.
Menjawab Kekhawatiran dan Kritik Dalam Negeri
Lebih lanjut, HNW menyatakan bahwa KTT perdana Dewan Perdamaian ini menjadi momen krusial bagi Presiden Prabowo untuk memastikan komitmen Indonesia masuk ke dalam BoP bersama negara-negara sahabat. "Kehadiran Indonesia di Dewan Perdamaian harus sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu menghentikan perang, menghadirkan perdamaian yang adil, dan kemerdekaan Palestina. Bukan untuk dijadikan 'stempel legitimasi moral' oleh Israel," tegasnya.
Ia juga mengangkat aspirasi masyarakat Palestina di Jalur Gaza yang meminta agar Dewan Perdamaian dapat menghentikan perang, genosida, dan pelanggaran oleh Israel yang masih berlangsung hingga saat ini. "Hampir sebulan sejak deklarasi BoP di Davos, korban sipil, terutama perempuan dan anak-anak, terus bertambah," tambah HNW.
Selain itu, HNW menuturkan bahwa kehadiran Presiden Prabowo perlu dimaksimalkan untuk menjawab kritik dan kekhawatiran dari banyak kalangan di dalam negeri. Kekhawatiran tersebut terkait sikap Indonesia yang bergabung dengan Dewan Perdamaian, yang dikhawatirkan akan dimanfaatkan sebagai 'stempel moral' bagi Amerika Serikat dan Israel untuk melegitimasi penjajahan atas Palestina. "Kritikan ini harus dijawab secara konkret, dan forum KTT perdana ini adalah momentum yang tepat," lanjutnya.
Membangun Koalisi dan Dukungan untuk Agenda Lain
HNW menekankan pentingnya Indonesia menyatukan sikap dan menjalin kerja sama erat dengan negara-negara sahabat anggota OKI yang juga tergabung dalam Dewan Perdamaian, seperti Arab Saudi, Pakistan, Turki, dan Qatar. "Koalisi ini diperlukan untuk menolak manuver Israel jika mereka mencoba memanfaatkan BoP untuk kepentingan penjajahan dan melegitimasi pelanggaran-pelanggarannya. Selain itu, ini juga untuk menyeimbangkan dominasi AS di Dewan Perdamaian, sehingga tujuan negara-negara OKI yang menyetujui pembentukannya benar-benar bermanfaat bagi rakyat Palestina," jelasnya.
Ia juga mendoakan dan mendukung agenda lain Presiden Prabowo di AS, termasuk pertemuan dengan kelompok pebisnis Amerika Serikat dan penandatanganan perjanjian perdagangan timbal balik yang negosiasinya telah berjalan sejak 2025. "Semoga agenda ini sukses dan memberikan manfaat serta kesejahteraan bagi kedua belah pihak, tetap dalam koridor kedaulatan NKRI dan kemaslahatan ekonomi rakyat Indonesia," tutup HNW.
