Legislator Gerindra Bantah Polemik MBG Potong Anggaran Pendidikan, Ini Penjelasannya
Gerindra Bantah Polemik MBG Potong Anggaran Pendidikan

Legislator Gerindra Bantah Polemik MBG Potong Anggaran Pendidikan, Ini Penjelasannya

Polemik seputar sumber pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat setelah mendapat sorotan dari sejumlah politisi PDI Perjuangan. Namun, Wakil Sekretaris Fraksi Gerindra sekaligus Waketum Tidar, Kawendra Lukistian, dengan tegas membantah anggapan bahwa program tersebut mengurangi alokasi dana pendidikan nasional.

Anggaran Pendidikan Justru Meningkat Signifikan

Kawendra menjelaskan bahwa anggaran pendidikan pada tahun 2026 justru mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut adalah rincian kenaikan anggaran tersebut:

  • Anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah naik dari Rp 33,54 triliun pada 2025 menjadi Rp 56,68 triliun pada 2026.
  • Anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi meningkat dari Rp 57,68 triliun menjadi Rp 61,87 triliun.
  • Anggaran Kementerian Agama juga naik dari Rp 65,92 triliun menjadi Rp 75,62 triliun.
  • Anggaran Kementerian Kebudayaan turut mengalami kenaikan.

Ia menegaskan bahwa anggaran MBG merupakan bagian dari kebijakan pendidikan yang telah disepakati bersama di parlemen, termasuk oleh fraksi PDIP. Manfaatnya, menurutnya, kembali langsung kepada siswa dalam bentuk pemenuhan gizi untuk menunjang proses belajar.

Dana MBG Berasal dari Efisiensi Birokrasi

Menurut Kawendra, sumber pendanaan MBG justru berasal dari efisiensi anggaran pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi ini menyasar belanja birokrasi yang dinilai tidak efisien, seperti:

  1. Perjalanan dinas
  2. Rapat
  3. Alat tulis kantor (ATK)
  4. Kegiatan seremonial

"Salah memahami data sebut MBG memotong anggaran pendidikan. Faktanya yang dipangkas itu inefisiensi biaya rapat, perjalanan dinas, ATK, dan seremonial, lalu dialihkan ke pos pendidikan untuk siswa," ujar Kawendra yang juga merupakan Anggota Komisi VI DPR dalam keterangannya pada Jumat (27/2/26).

Kritik PDIP Dinilai Berlebihan

Kawendra menilai kritik yang disampaikan oleh politisi PDIP sebagai sikap yang berlebihan. Ia menekankan bahwa proses penganggaran telah dibahas dan disetujui bersama oleh DPR, termasuk fraksi PDIP. Selain itu, ia membantah anggapan bahwa anggaran MBG merupakan temuan yang selama ini disembunyikan pemerintah.

"Jadi apa yang disampaikan mereka itu dokumen resmi, bukan yang disembunyikan. Jangan seolah membongkar sesuatu padahal itu dokumen resmi yang telah disepakati bersama, termasuk mereka," kata Kawendra.

MBG sebagai Investasi Strategis Masa Depan

Lebih lanjut, Kawendra menyebut bahwa anggaran pendidikan Indonesia saat ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Pemerintah juga memiliki program revitalisasi sekolah secara nasional yang mencakup sekitar 300.000 sekolah dalam kurun waktu lima tahun.

Ia menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari investasi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Menurutnya, banyak negara lain telah lebih dahulu menerapkan program serupa, bahkan ada yang sudah berjalan selama dua puluh tahun seperti Korea.

"Prinsipnya MBG ini untuk masa depan bangsa, masa depan anak-anak kita. Indonesia ini tertinggal, karena lebih dari 100 negara lain sudah melakukannya," pungkas Kawendra.