Eks PM Nepal KP Sharma Oli Ditangkap Terkait Penindasan Brutal Demonstran Tahun Lalu
Mantan Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli dan mantan Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak telah ditangkap oleh kepolisian pada Sabtu (28/3/2026) waktu setempat. Penangkapan ini terkait dengan dugaan keterlibatan mereka dalam penindasan brutal yang menyebabkan puluhan korban jiwa selama unjuk rasa besar-besaran pada September 2025 lalu.
Proses Penangkapan dan Pernyataan Resmi Kepolisian
Juru bicara Kepolisian Lembah Kathmandu, Om Adhikari, mengonfirmasi bahwa kedua mantan pejabat tinggi tersebut ditangkap pada pagi hari dan proses hukum akan dijalankan secara transparan. Sementara itu, juru bicara Kepolisian Distrik Kathmandu, Pawan Kumar Bhattarai, menegaskan bahwa penangkapan dilakukan untuk penyelidikan mendalam terkait aksi protes yang terjadi pada tanggal 8 dan 9 September 2025.
"Mereka ditangkap pagi ini dan prosesnya akan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tegas Adhikari dalam pernyataannya yang dikutip dari kantor berita internasional.
Latar Belakang Kerusuhan dan Korban Jiwa
Insiden berdarah yang memicu penangkapan ini terjadi saat unjuk rasa meluas yang dipelopori oleh aliansi antikorupsi yang didominasi kaum muda. Aksi massa tersebut awalnya dipicu oleh larangan sementara penggunaan media sosial oleh pemerintah, yang kemudian berkembang menjadi kemarahan publik terhadap kondisi ekonomi Nepal yang semakin sulit.
Setidaknya 76 orang dilaporkan tewas dalam kerusuhan yang menyebar ke berbagai wilayah Nepal. Massa yang marah membakar gedung parlemen dan kantor-kantor pemerintahan, yang pada akhirnya menyebabkan runtuhnya pemerintahan pimpinan KP Sharma Oli.
Rekomendasi Komisi Penyelidikan dan Bantahan Oli
Komisi penyelidikan yang dibentuk oleh pemerintah Nepal telah merekomendasikan penuntutan terhadap Oli yang berusia 74 tahun beserta sejumlah pejabat lainnya. Meskipun laporan tersebut menyatakan bahwa "tidak terbukti adanya perintah langsung untuk menembak", namun juga mengungkapkan bahwa tidak ada upaya serius yang dilakukan untuk menghentikan atau mengendalikan penembakan.
"Karena kelalaian mereka, bahkan anak-anak di bawah umur pun kehilangan nyawa dalam tragedi tersebut," demikian bunyi salah satu poin dalam laporan komisi.
KP Sharma Oli sendiri membantah keras telah memerintahkan pasukan keamanan untuk menembaki para demonstran. Dalam wawancara sebelumnya dengan AFP, mantan pemimpin Nepal itu justru menyalahkan "penyusup" sebagai dalang di balik kekerasan selama unjuk rasa tahun lalu.
Reaksi Pemerintah Baru dan Partai Oposisi
Penangkapan kedua mantan pejabat ini terjadi tepat sehari setelah Perdana Menteri Balendra Shah dan kabinetnya dilantik, menyusul kemenangan dalam pemilu pertama sejak kerusuhan 2025 yang menggulingkan pemerintahan Oli. Menteri Dalam Negeri baru Nepal, Sudan Gurung, menegaskan bahwa penangkapan ini merupakan wujud penegakan hukum.
"Tidak ada seorang pun yang kebal hukum di negara ini. Ini bukan bentuk balas dendam terhadap siapa pun, melainkan awal dari proses keadilan yang sebenarnya. Saya yakin, sekarang Nepal akan mulai mengambil arah baru yang lebih baik," ujar Gurung dengan penuh keyakinan.
Di sisi lain, Partai Marxis CPN-UML yang masih dipimpin oleh Oli mengecam keras penangkapan tersebut. Partai ini menyerukan kepada seluruh pendukungnya untuk menggelar "aksi protes nasional" sebagai bentuk penolakan.
"Ini jelas merupakan tindakan balas dendam politik yang tidak berdasar. Kami berharap pemerintah segera mencabut keputusan yang tidak adil ini," protes Mahesh Basnet, salah satu pemimpin senior partai tersebut, di hadapan para wartawan.
Kasus ini terus menjadi sorotan publik Nepal, mengingat dampak kerusuhan September 2025 yang tidak hanya merenggut puluhan nyawa tetapi juga mengubah peta politik negara tersebut secara signifikan.
