Anggota DPR Usulkan Hari WFH di Pertengahan Minggu untuk Hindari Long Weekend
Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno, memberikan peringatan terkait rencana penerapan hari work from home (WFH) yang sedang dikaji pemerintah. Ia menekankan agar hari WFH tidak ditempatkan berdekatan dengan libur akhir pekan, seperti Jumat, untuk mencegah potensi penyalahgunaan sebagai long weekend.
Moral Hazard dan Efektivitas Penghematan BBM
Romy menyatakan bahwa penempatan WFH di hari Jumat dapat memicu moral hazard di kalangan masyarakat. "Jika WFH berdekatan dengan akhir pekan, khususnya Jumat, akan muncul kecenderungan menjadikannya sebagai long weekend," ujarnya dalam keterangan pers pada Kamis (26/3/2026). Ia menambahkan, hal ini justru berpotensi meningkatkan mobilitas, bukan menurunkannya, sehingga tujuan penghematan bahan bakar minyak (BBM) bisa meleset.
Dampak terhadap Kinerja dan Kolaborasi
Legislator dari PDIP ini juga mengkhawatirkan dampak WFH terhadap efektivitas kerja. Menurutnya, minimnya interaksi langsung dapat mengurangi kolaborasi antar tim. "WFH sering membuat proses kerja kurang direct, pengambilan keputusan lebih lambat, dan koordinasi tidak seefektif tatap muka," jelas Romy. Ia menekankan pentingnya interaksi langsung untuk membangun kepercayaan dan soliditas tim.
Usulan Prinsip dan Pengecualian
Romy mengusulkan agar kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) dan swasta dilaksanakan di pertengahan minggu. Ia menyarankan beberapa prinsip, antara lain:
- Penentuan hari yang netral, seperti pertengahan minggu, untuk menghindari distorsi menjadi long weekend.
- Penguatan sistem kontrol kinerja berbasis output.
- Standarisasi komunikasi dan koordinasi yang efektif.
Selain itu, ia menekankan bahwa WFH harus dikecualikan bagi sektor pelayanan yang membutuhkan interaksi langsung dengan publik, agar kualitas layanan tidak menurun.
Latar Belakang Kebijakan Pemerintah
Kebijakan WFH ini muncul setelah Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa sejumlah menteri koordinator dan menteri teknis telah menyepakati pelaksanaan satu hari WFH per minggu untuk penghematan BBM. Tito menyatakan bahwa pemberlakuan WFH tinggal menunggu laporan kepada Presiden Prabowo Subianto dan pengumuman resmi ke masyarakat. Namun, ia enggan membocorkan hari yang telah disepakati, karena hasil rapat masih harus dilaporkan terlebih dahulu kepada presiden.
Romy menutup dengan pesan bahwa kebijakan publik harus mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi dan kualitas. "Jangan sampai upaya menghemat BBM justru dibayar dengan menurunnya produktivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.
