DPR Desak TNI Ungkap Motif Penyiraman Air Keras Andrie Yunus: Inisiatif Pribadi atau Perintah Atasan?
Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, menanggapi penahanan empat anggota TNI oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI dalam kasus dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus dari KontraS. Dia secara tegas mempertanyakan motif di balik keterlibatan anggota TNI tersebut, yang kini menjadi sorotan publik.
“Apakah mereka bertindak atas inisiatif pribadi atau melaksanakan perintah atasan? Inilah yang perlu didalami dan ditemukan benang merahnya,” kata Nasir pada wartawan, Kamis (19/3/2026). Pertanyaan ini mengemuka setelah pengakuan terbuka pimpinan TNI bahwa ada anggotanya yang diduga terlibat dalam serangan terhadap pembela hak asasi manusia itu.
Apresiasi dan Kekhawatiran Terhadap Pengakuan TNI
Meski mengapresiasi pengakuan terbuka dari pimpinan TNI serta kerja sama polisi dan militer yang cepat dalam mengungkap kasus ini, Nasir menyatakan kekhawatiran mendalam. Dia menilai, pengakuan tersebut justru menimbulkan pertanyaan serius tentang keselamatan ruang sipil, supremasi hukum, dan akuntabilitas militer di Indonesia.
“Di satu sisi kita patut berterima kasih karena adanya pengakuan dari pimpinan TNI. Namun di sisi lain, pengakuan dan kenyataan itu sangat mencemaskan keselamatan ruang sipil, supremasi hukum, dan akuntabilitas militer,” ucap Nasir. Kerja sama polisi dan militer, menurutnya, diharapkan mampu menjawab apakah para pelaku bertindak sendiri atau ada perintah dari atasan.
Desakan untuk Membongkar Aktor Intelektual
Terpisah, anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, mendesak aparat penegak hukum untuk membongkar aktor intelektual di balik serangan air keras terhadap Andrie Yunus. Menurutnya, penanganan kasus ini tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan semata, tetapi harus mengungkap siapa yang memerintah dan motif di balik aksi tersebut.
“Kami mengapresiasi pengungkapan pelaku, namun penanganan kasus ini tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan semata. Aparat harus mengungkap siapa aktor intelektual dan membuka motif aksi kekerasan ini secara terang benderang,” tegas Mafirion. Dia mencurigai adanya upaya sistematis untuk membungkam kerja-kerja advokasi kemanusiaan melalui praktik teror yang terorganisir.
Mafirion menambahkan, keterlibatan oknum intelijen negara dalam serangan terhadap pembela HAM adalah alarm bahaya bagi demokrasi Indonesia. “Fakta bahwa pelaku berasal dari institusi negara menunjukkan masih adanya ancaman nyata terhadap penegakan HAM dari pihak yang seharusnya menjadi pelindung,” ujarnya. Dia meminta para pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya untuk memberikan efek jera.
Identitas dan Status Empat Anggota TNI
Empat anggota TNI yang diduga sebagai pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus berasal dari satuan Denma BAIS TNI. Mereka telah ditahan dan sedang menjalani pemeriksaan di Puspom TNI. Berikut identitas dan pangkat mereka:
- NDP berpangkat Kapten
- SL berpangkat Lettu
- BHW berpangkat Lettu
- ES berpangkat Serda
Keempatnya berasal dari TNI Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU). Hingga saat ini, mereka belum ditetapkan sebagai tersangka, karena pihak TNI masih menjunjung asas praduga tak bersakat. Danpuspom TNI, Mayjen Yusri Nuryanto, menegaskan bahwa proses penyidikan masih berjalan untuk mendalami peran masing-masing anggota.
Perbedaan Data antara TNI dan Polisi
Berbeda dengan keterangan TNI, Polda Metro Jaya menyebut ada dua terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, yaitu BHC dan MAK. Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, menyatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan jumlah terduga pelaku lebih dari empat orang, dan polisi akan terus mengungkap jika ada temuan baru.
Kasus ini telah mendorong DPR untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengawal proses hukum dan memastikan transparansi. Publik kini menantikan jawaban atas pertanyaan mendasar: apakah serangan ini murni inisiatif pribadi atau bagian dari perintah yang lebih besar, yang dapat mengancam demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.
