Jakarta, 15 Juni 2026 – Sejumlah organisasi mahasiswa dan elemen sipil menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta pada Senin (15/6/2026). Massa aksi yang turun ke jalan menyampaikan sejumlah tuntutan yang dikenal dengan sebutan "Tuntutan 11+9". Aksi ini digelar oleh Aliansi Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialis (Perisai).
Rencana Aksi dan Rute
Ketua Umum Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional (FMN), Muhammad Rizaldy, menyatakan bahwa aksi dimulai dengan berkumpul di satu titik, lalu melakukan long march menuju Bundaran HI sekitar pukul 14.00 WIB. "Hari ini kawan-kawan yang tergabung dari berbagai organisasi dan aliansi akan menggelar aksi. Kami berkumpul di satu titik, lalu melakukan long march menuju Bundaran HI sekitar pukul 14.00 WIB," ujar Rizaldy.
Organisasi yang Terlibat
Aksi ini melibatkan gabungan berbagai organisasi lintas kampus dan wilayah yang tergabung dalam Aliansi Perisai. Anggotanya meliputi FMN Pusat, GMNI Jakarta Selatan, KABMU UNAS, KBM UT Jakarta, Sentral Perjuangan Pemuda, Aliansi Cipayung Plus Jakarta Barat, GMNI Jakarta Pusat, serta GMNI Depok.
Isi Tuntutan 11+9
Aliansi Perisai membawa total 20 poin tuntutan yang menyoroti berbagai isu, mulai dari ekonomi, kesejahteraan buruh, pendidikan, hingga kebijakan pertahanan. Berikut rinciannya:
11 Tuntutan Mendesak
- Hentikan kenaikan harga BBM dan harga bahan pokok.
- Segera perbaiki pelemahan nilai tukar rupiah.
- Hentikan program MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dinilai sarat KKN.
- Hentikan gelombang PHK massal yang mengancam kesejahteraan buruh.
- Cabut UU Polri.
- Hentikan pembangunan batalion teritorial TNI.
- Perbaiki defisit APBN dan hentikan pemborosan anggaran pertahanan serta keamanan.
- Naikkan upah guru honorer secara layak.
- Tolak Sekolah Rakyat, alokasikan anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi (mandatory spending 20 persen), serta lakukan pemerataan akses pendidikan di daerah 3T.
- Transparansikan BPI Danantara dan buka mekanisme pelaksanaannya kepada publik.
- Copot Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, dan Menteri ESDM karena dinilai gagal menjaga stabilitas sektor masing-masing.
9 Tuntutan Umum
- Hentikan penggusuran dan perampasan tanah di perkotaan maupun pedesaan.
- Hentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai rakus tanah.
- Mendukung penuh rakyat Papua dalam menentukan hak atas tanah dan nasibnya sendiri.
- Hentikan percepatan PTN-BH dan kenaikan biaya pendidikan, serta jamin pendidikan yang ilmiah dan demokratis.
- Naikkan upah buruh berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL).
- Hentikan segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap aktivis serta pejuang HAM.
- Hentikan militerisasi dan tegakkan supremasi sipil.
- Hentikan kekerasan terhadap perempuan serta lawan budaya feodal-patriarkal.
- Wujudkan industri nasional yang berbasis pada reforma agraria sejati.
Rizaldy menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk keprihatinan terhadap berbagai kebijakan yang dinilai merugikan rakyat. Massa aksi berharap tuntutan mereka didengar dan ditindaklanjuti oleh pemerintah.
