Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Rokhmat Ardiyan, menegaskan komitmennya untuk memastikan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi tepat sasaran bagi masyarakat kecil. Ia bahkan membuka sayembara bagi masyarakat yang mampu mengungkap praktik kecurangan dalam penyaluran subsidi energi tersebut.
Bimbingan Teknis di Kuningan
Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan BBM Subsidi Menggunakan Surat Rekomendasi yang digelar di Kuningan, Senin (27/4). Dalam forum tersebut, Rokhmat menyoroti masih adanya penyalahgunaan BBM subsidi, terutama jenis solar, yang dinilai kerap dinikmati kalangan mampu hingga sektor usaha besar.
"Saya tidak ingin BBM subsidi masuk ke orang kaya. Harus tepat sasaran untuk rakyat kecil," tegasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (28/4/2026).
Subsidi untuk Rakyat Kecil
Menurutnya, kebijakan subsidi merupakan bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat rentan, sehingga tidak boleh diselewengkan untuk kepentingan kelompok yang tidak berhak. "Subsidi tidak boleh masuk ke sektor besar seperti pertambangan atau perkebunan sawit. Ini harus kita jaga bersama," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengajak masyarakat mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang tetap mempertahankan harga BBM subsidi di tengah tekanan global. Ia menilai langkah tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap daya beli rakyat. "Pak Prabowo sangat empati kepada rakyat. Di saat banyak negara kesulitan, Indonesia tetap bisa menjaga harga BBM subsidi," katanya.
Apresiasi untuk Pertamina
Rokhmat turut memberikan apresiasi kepada PT Pertamina (Persero) atas perannya menjaga distribusi energi nasional. "Apresiasi juga buat Pertamina, kasih aplaus," ucapnya disambut tepuk tangan peserta.
Ajakan Aktif Mengawasi
Sebagai bentuk pengawasan partisipatif, ia mengajak masyarakat aktif melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan dalam distribusi BBM subsidi, baik di SPBU, SPBE, maupun titik distribusi lainnya. "Kalau ada kecurangan, baik di SPBU, SPBE, Pertamina atau di mana pun, laporkan ke aparat penegak hukum, saya kasih hadiah. Ini barang milik negara, milik rakyat. Jangan sampai dicurangi," jelasnya.
Ia juga meminta BPH Migas meningkatkan pengawasan serta memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran. "BPH Migas jangan banyak diam. Harus kerja sama dengan APH untuk menindak pelaku kecurangan," tegasnya.
Kondisi di Kuningan
Untuk wilayah Kuningan, Rokhmat menyebut belum ditemukan penyimpangan signifikan dalam distribusi BBM subsidi. Namun demikian, ia mengingatkan agar seluruh pihak tetap menjaga integritas distribusi. "Alhamdulillah di Kuningan belum ada temuan kecurangan. Saya titip, jalannya BBM subsidi harus tepat sasaran," ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga ketersediaan pasokan, khususnya solar, agar tidak terjadi kelangkaan di tingkat SPBU. "Untuk Kuningan, jangan sampai ada SPBU yang solarnya kosong. Mari komitmen bersama untuk pelayanan optimal," pungkasnya.
