Seskab Teddy: Anggaran Pendidikan 2026 Rp769,1 Triliun Sudah Disetujui DPR dan Pemerintah
Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa anggaran pendidikan dalam APBN tahun 2026, termasuk peruntukannya, telah mendapatkan persetujuan penuh dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Bahkan, Badan Anggaran (Banggar) DPR yang diketuai oleh Politisi PDIP Said Abdullah juga menyetujui alokasi tersebut.
Dalam penjelasannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 27 Februari 2026, Teddy menyatakan bahwa 20 persen dari total APBN 2026 dialokasikan untuk sektor pendidikan, dengan nilai mencapai Rp769,1 triliun. Anggaran ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia secara menyeluruh.
MBG Tidak Mengurangi Anggaran atau Program Pendidikan
Teddy dengan tegas menyangkal pemberitaan yang menyebutkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memotong anggaran pendidikan. Dia menekankan bahwa MBG sama sekali tidak mengurangi alokasi maupun program-program pendidikan yang telah berjalan di Indonesia.
Program pendidikan yang sudah mapan, seperti Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar, tidak dihentikan dan tetap berjalan sesuai rencana. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto disebutkan menambahkan berbagai inisiatif baru untuk mendukung pendidikan anak-anak Indonesia.
Inisiatif baru tersebut meliputi:
- Program Sekolah Rakyat
- Program Sekolah Garuda
- Perbaikan sekolah rusak
- Digitalisasi pembelajaran
- Pembangunan kampus baru
"Jadi, saya mau sampaikan, tidak ada program yang tidak dilanjutkan. Semua program berjalan dan bahkan ditambah," kata Teddy. Dia menambahkan bahwa program pendidikan dan MBG merupakan fondasi awal untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia, sekaligus bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Klarifikasi PDIP Soal Sumber Anggaran MBG
Sebelumnya, PDI Perjuangan telah mengeluarkan klarifikasi resmi mengenai sumber anggaran program Makan Bergizi Gratis. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, menjelaskan bahwa berdasarkan dokumen resmi negara, anggaran pendidikan senilai Rp769 triliun tidak sepenuhnya digunakan untuk sektor pendidikan murni.
Sebagian dari anggaran tersebut, yaitu sebesar Rp223,5 triliun, dialokasikan untuk program MBG. Hal ini tercantum secara jelas dalam lampiran APBN yang berupa Peraturan Presiden. Esti menegaskan bahwa klarifikasi ini diperlukan untuk menjawab kebingungan masyarakat yang timbul akibat narasi simpang siur di media sosial.
Penjelasan serupa disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Bidang Komunikasi, Adian Napitupulu. Dia menepis anggapan bahwa anggaran MBG berasal dari hasil efisiensi kementerian dan lembaga. Adian merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, yang menyatakan bahwa pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan telah mencakup Program Makan Bergizi di lembaga pendidikan umum maupun keagamaan.
Ketentuan ini diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN Tahun 2026, yang mencantumkan alokasi anggaran untuk Badan Gizi Nasional sebesar Rp223.558.960.490. Program MBG sendiri dikelola langsung oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditunjuk Badan Gizi Nasional (BGN), dengan menu yang dihadirkan dan diolah di dapur khusus.
Dengan demikian, baik pemerintah maupun DPR menegaskan bahwa anggaran pendidikan 2026 telah disepakati dan program MBG tidak mengganggu jalannya program pendidikan lainnya, melainkan menjadi bagian integral dari upaya peningkatan kualitas pendidikan dan gizi di Indonesia.
