Andre Rosiade Tanggapi Kritik BEM Unand ke Prabowo: Kritik Boleh, Tapi Gunakan Adab
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade memberikan respons tegas terhadap unggahan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas (BEM KM Unand) yang menyebut Presiden Prabowo Subianto dengan istilah "Presiden Pakak" di media sosial. Dalam pernyataannya, Andre menegaskan bahwa mengkritik pemerintah merupakan hak dalam demokrasi, namun harus dilakukan dengan cara yang objektif dan menjaga adab.
Kritik Sebagai Vitamin Demokrasi
Andre Rosiade menyatakan bahwa dirinya menerima kritik sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. "Kita silakan mengkritik secara objektif, tapi gunakan adab. Kritik itu vitamin bagi pemerintah, tapi jangan sampai menyebut Presiden dengan kata-kata seperti itu," ujar Andre saat meresmikan BTS Telkomsel di Desa Kajai, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Minggu (5/4/2026).
Ia menilai penggunaan istilah bernada makian terhadap kepala negara tidak mencerminkan tradisi kritik yang sehat, terutama di kalangan akademisi dan mahasiswa. Istilah "pakak" dalam bahasa Minang secara harfiah berarti tuli atau kurang pendengaran, namun dalam praktik sehari-hari sering digunakan sebagai umpatan yang bermakna bodoh atau tidak memahami persoalan.
Pentingnya Menghormati Kepala Negara
Andre mengingatkan bahwa Presiden sebagai kepala negara tetap harus dihormati, terlepas dari perbedaan pandangan politik. "Mudah-mudahan adik-adik BEM Unand memahami bahwa Presiden Prabowo berkomitmen membangun Sumatera Barat. Kita siapkan anggaran sekitar Rp 18,9 triliun untuk pembangunan Sumbar pasca Pilpres," tegas Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini.
Ia juga menekankan agar mahasiswa tidak hanya fokus mengkritik pemerintah pusat, tetapi turut melihat kondisi pembangunan di daerah. "Jangan sampai semut di seberang lautan tampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak tampak. Kritiklah secara fair, termasuk melihat bagaimana kondisi pembangunan di Sumatera Barat selama ini," kata Andre.
Kondisi Ekonomi dan Pembangunan Sumatera Barat
Andre menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat masih sekitar 3 persen dengan inflasi mencapai 6 persen. Kondisi tersebut menunjukkan tekanan terhadap daya beli masyarakat dan perlunya percepatan pembangunan daerah. Ia juga mengungkapkan masih banyaknya infrastruktur jalan provinsi di Sumatera Barat yang mengalami kerusakan dan membutuhkan perhatian serius.
Beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang didukung pemerintah pusat melalui APBN antara lain:
- Perbaikan ruas Payakumbuh-Sitangkai senilai Rp 75 miliar
- Rencana lanjutan Sitangkai-Batusangkar sekitar Rp 200 miliar
- Penanganan ruas Malalak yang dialokasikan Rp670 miliar secara bertahap hingga 2027
Program Inpres Jalan Daerah tahun 2025 juga telah mengalokasikan sekitar Rp 600 miliar untuk Sumatera Barat dari pemerintah pusat.
Fungsi Kontrol Sosial yang Beretika
Sebagai Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat, Andre berharap mahasiswa tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis. Kendati demikian, ia menekankan pentingnya menjaga etika dalam menyampaikan kritik. "Kita terbuka terhadap kritik. Silakan kritik pemerintah secara fair dan objektif, tapi gunakan adab. Bagaimanapun Presiden adalah kepala negara yang harus kita hormati," imbuhnya.
Andre menegaskan bahwa unggahan akun Instagram @bemkmunand beberapa hari lalu yang menyebut "Presiden Pakak" perlu disikapi secara bijak oleh kalangan mahasiswa. Ia mengajak semua pihak untuk menjaga nuansa kritik yang konstruktif dan menghormati institusi kepresidenan sebagai simbol negara.
