Ketua PSI Tantang Kader PDIP untuk Berdiskusi Soal Pindah Partai
Ketua PSI Tantang Kader PDIP Berdiskusi Soal Pindah Partai

Ketua PSI Buka Suara soal Tudingan PDIP

Ketua DPP PSI Bestari Barus angkat bicara terkait tudingan Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) membujuk kader-kader PDIP untuk bergabung dengan PSI. Bestari menegaskan bahwa keputusan pindah partai merupakan hak pribadi setiap individu.

“Ini, catat baik-baik ya. Bahwa berada atau tidak berada di dalam satu partai politik yang mana pun itu, itu murni hak privat,” kata Bestari usai bertemu dengan Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo, dilansir detikJateng, Kamis (18/6/2026).

Bestari pun menyentil balik PDIP. Sebagai partai besar, menurutnya PDIP seharusnya sudah memahami aturan main mengenai hak politik warga negara tersebut.

Banner lebar Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif untuk Telegram

“Jadi saya mbok ya PDIP ini partai gede, masa yang begituan aja ndak paham toh, Begitu lho,” ucapnya.

Bestari melontarkan ajakan terbuka kepada kader PDIP untuk berdiskusi langsung dengannya agar mendapatkan pemahaman yang benar.

“Tolong disampaikan kalau misalnya memang ingin jauh lebih paham, ya kader PDIP yang ngomong itu suruh ketemu saya ya, biar saya kasih paham,” tegas Bestari.

Tudingan Deddy Sitorus

Deddy Sitorus sebelumnya mengatakan pihaknya mengawasi upaya pihak Jokowi membujuk kader-kader PDIP untuk bergabung dengan PSI. Deddy mengklaim bahkan ada pihak yang ditawari bantuan material.

“Kami terus mengawasi gerakan mereka yang terus menerus berusaha membujuk kader-kader PDIP untuk masuk PSI di berbagai daerah, baik anggota Dewan, kepala daerah, hingga pengurus partai dan kader. Menurut info yang saya dengar, bahkan rata-rata ditawari bantuan material yang lumayan. Tidak tahu kebenarannya. Terus terang kami tidak takut,” ujar Deddy kepada wartawan, Senin (15/6).

Bestari menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak berdasar dan ia siap memberikan pemahaman kepada kader PDIP yang mungkin belum mengerti tentang hak politik warga negara.

“Jadi, daripada hanya menuding-nuding, lebih baik kita duduk bersama dan berdiskusi. Saya yakin setelah itu mereka akan paham,” pungkas Bestari.

Banner setelah artikel Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif dengan ilustrasi keluarga