Pemerintah terus mengakselerasi proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Saat ini, penanganan dipusatkan pada pembangunan infrastruktur permanen, khususnya jalan, jembatan, dan fasilitas pendidikan.
Prioritas Infrastruktur dan Pendidikan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut setelah mengikuti rapat Tim Pengarah Satgas Percepatan Rehab-Rekon Pascabencana Sumatra yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno di Jakarta, Kamis (18/6/2026). Tito mengungkapkan bahwa secara umum, progres pemulihan di ketiga provinsi terdampak bencana berjalan cukup baik. Sejumlah layanan dasar seperti pemerintahan, kesehatan, pasar, listrik, dan distribusi bahan bakar sudah kembali berfungsi.
"Prioritas kita ke depan yang paling utama adalah infrastruktur, mempermanenkan infrastruktur jalan dan jembatan daerah yang belum tersentuh. Itu yang harus dikerjakan, entah oleh pemerintah daerah atau diambil alih oleh pusat," kata Tito.
Menurutnya, seluruh jalan dan jembatan nasional yang terdampak bencana kini sudah kembali fungsional. Namun, masih ada beberapa ruas jalan provinsi dan kabupaten yang membutuhkan perbaikan lanjutan. Tito menambahkan bahwa sejumlah ruas jalan yang sebelumnya telah diperbaiki kembali mengalami kerusakan akibat hujan yang masih mengguyur beberapa wilayah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, seperti di Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Agam, dan sejumlah daerah di Aceh.
Selain infrastruktur transportasi, pemerintah juga memberikan perhatian besar pada pemulihan sektor pendidikan. Sebanyak 4.922 sekolah tercatat terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Sebagian besar sekolah telah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Meski demikian, masih ada sekolah yang menggunakan bangunan darurat karena fasilitas pendidikan mengalami kerusakan berat atau bahkan hilang akibat longsor dan banjir.
"Ada yang masih di sekolah darurat, ada yang menggunakan tenda, dan ada yang menumpang di sekolah lain karena bangunannya rusak berat atau perlu direlokasi," ujar Tito.
Ia menyebut jumlah sekolah yang masih menjalankan kegiatan belajar mengajar di lokasi sementara hanya sebagian kecil dari total sekolah terdampak. Pemerintah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus mempercepat proses rehabilitasi agar kegiatan belajar dapat kembali berlangsung secara normal.
Koordinasi dan Anggaran
Sementara itu, Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pencairan anggaran, tetapi juga memastikan program pemulihan segera terealisasi di lapangan. Menurutnya, pengawasan, monitoring, dan koordinasi antar kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah terus diperkuat agar pelaksanaan rehab-rekon berjalan efektif dan tidak terjadi tumpang tindih program.
"Kami ingin memastikan program bisa dilaksanakan secepat-cepatnya di lapangan. Selain itu, pengawasan dan monitoring juga terus diperkuat agar tidak ada persoalan yang terlewatkan dalam proses pemulihan," ujar Pratikno.
Untuk mendukung percepatan pemulihan, Presiden telah menyetujui anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebesar Rp 100,1 triliun hingga tahun 2028. Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 38,9 triliun yang akan digunakan untuk membiayai berbagai program pemulihan di ketiga provinsi tersebut.
